MANGUPURA, Fajarbadung.com – DPRD Badung menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum Fraksi tentang rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) tahun 2021, rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun 2021 dan rancangan Perda Kabupaten Badung tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2021 di Gedung DPRD Badung, Senin (23/8/2021).
Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, ada tiga fraksi di DPRD Badung yakni PDIP, Golkar, dan Badung Gede. Dari pandangan semua fraksi tersebut, semuanya sepakat dengan postur anggaran yang sudah disampaikan oleh pemerintah. “Dari seluruh pandangan faksi, baik Badung Gede, Golkar maupun PDIP, semuanya sepakat dengan postur anggaran yang disampaikan oleh pemerintahan dalam anggaran perubahan tahun 2021. Hanya saja ada beberapa catatan yang disampaikan oleh semua fraksi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam perubahan anggaran tersebut,” ujarnya.
Beberapa catatan penting yang disampaikan antara lain dari Fraksi Golkar menyampaikan agar pemerintah memperhatikan turunnya pariwisata Badung akibat pandemi Covid19. Berikutnya, pemerintah diminta untuk fokus meningkatkan pendapatan yang terus merosot diterpa pandemi Covid19. Hal yang sama juga disampaikan Fraksi Badung Gede dimana pemerintah diminta untuk terus mengoptimalkan pendapatan agar berbagai program kerja tahunan bisa berjalan dengan baik.
Kemudian Fraksi PDIP menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Badung fokus pada penanganan pandemi Covid19 yang masih menjadi pekerjaaan besar beberapa waktu ke depan. Berikutnya adalah tunjangan bagi tenaga kesehatan (Nakes) yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid19. Selain itu pemerintah juga harus melakukan berbagai pemulihan ekonomi masyarakat yang berdampak oleh pandemi Covid19.
Terkait dengan menurunnya penerimaan pendapatan, pemerintah diminta untuk kembali menggenjot berbagai potensi penerimaan baik yang berasal dari pajak maupun sumber pendapatan lainnya. Bahkan dalam penanganan pandemi Covid19 dan tunjangan bagi Nakes, PDIP Badung meminta agar semua pihak terlibat baik secara kelembagaan maupun perorangan untuk berpartisipasi dalam program penangangan pandemi Covid19. Untuk biaya belanja modal hendaknya fokus dalam pembangunan RS Kapal, selain untuk kegiatan adat dan budaya.
Sementara Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mengatakan, perolehan pendapatan yang menurun tidak mesti harus memangkas sejumlah program yang sudah disiapkan. Ia memastikan ada skala prioritas dan urgansitas agar tidak menjadi beban bagi APBD. “Pendapatan yang turun tidak harus memangkas program yang sudah ada. Tetapi perlu ada skala prioritas yang harus dikerjakan. Semuanya demi rakyat Badung,” ujarnya. Terkait dengan penurunan pendapatan, ia berjanji akan mengoptimalkan pajak daerah.(cv/tim)
