MANGUPURA, Fajarbadung.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung Putu Parwata menyampaikan rekomendasi DPRD Kabupaten Badung terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2023 di Ruang Sidang Utama Lantai III Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Kamis, (18/4).
Penutupan Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama 2024 tersebut turut hadir, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa dan Sekretaris Daerah (Sekda) Badung Wayan Adi Arnawa.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Badung I Gusti Agung Made Wardika menyampaikan, bahwa Masa Sidang Pertama 2024 dalam LKPJ Bupati Badung tahun 2023 digunakan sebuah mekanisme Tata Tertib DPRD Kabupaten Badung.
Putu Parwata menjelaskan tentang kehadiran anggota dalam sidang paripurna hari ini. “Jadi, Kuorum sebuah Sidang Paripurna sejumlah 3/4 Anggota DPRD Badung harus hadir dan hari ini, Sidang Paripurna telah kami nyatakan Kuorum sesuai dengan Tata Tertib, karena yang hadir 30 orang dari 40 orang, artinya telah melebihi daripada ketentuan yang diatur oleh Tata Tertib,” kata Putu Parwata.
Selain dari segi persidangan, Putu Parwata juga menyoroti hasil kajian berdasarkan Rapat Tim oleh Alat Kelengkapan DPRD Badung, terutama Tim Banggar DPRD Badung melakukan analisis terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Badung. “Jadi, kami melihat bahwa terobosan-terobosan yang telah dilakukan oleh Bupati Badung bersama dengan jajarannya sangat luar biasa,” terangnya.
Bahkan, disebutkan APBD 2023 tercapai dengan SILPA sebesar Rp 1,95 Trilyun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu adalah Rp 7,2 Trilyun, sehingga seluruh program yang ditetapkan bersama-sama antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Badung ini semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga anggaran terserap hampir 97 persen.
Oleh karena itu, pihaknya dari DPRD Badung terus melakukan evaluasi terhadap kinerja Bupati Badung melalui LKPJ tahun 2023 telah berjalan dengan baik, terutama hasil audit BPK itu tidak ada temuan yang janggal dan aneh.
Oleh karena spiritnya sama antara Pemerintah dan DPRD Badung ini, Putu Parwata selaku Ketua DPRD Badung mendorong apa yang dilihat real di lapangan.
“Yang pertama, kami menyarankan soal pendidikan, kami minta supaya sarana prasarana terus ditingkatkan. Yang kedua, masalah kesehatan, supaya RSUD atau Rumah Sakit Mangusada betul-betul mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, termasuk peralatan kesehatan yang dibutuhkan,” tambahnya.
Dalam saran dan masukan DPRD Badung ke Pemerintah, supaya pihaknya juga mendorong, agar Rumah Sakit ini bisa berkualitas. “Maka jika ada alat-alat yang kurang itu dapat digunakan kerjasama dengan pihak ketiga atau KSU. Hal ini kami dorong , sehingga semua sarana prasarana itu bisa melayani masyarakat,” paparnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga meminta Rumah Sakit ini melakukan prioritas untuk mereka yang mau bersekolah atau mencari spesialis. Kemudian, masalah pariwisata, lanjutnya Pariwisata terus didorong supaya Pemerintah itu menghidupkan kembali Destinasi Wisata atau Pariwisata Desa, yang kemudian dijadikan unggulan. “Setiap tahunnya, Badung punya destinasi baru dan tidak bosan dia dengan destinasi yang ada, tapi punya varian-varian destinasi lainnya, misalnya Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal, Petang, ini supaya tumbuh,” terangnya.
Bahkan, Dinas Pariwisata Provinsi Bali terus mendorong supaya semuanya tumbuh, sehingga pendapatan ini akan stabil. “Yang disampaikan pak Bupati, 1,7 juta itu bisa datang tamunya. Nah, hal ini sangat luar biasa. Jadi, kami dorong itu,” kata Putu Parwata.
Lalu, infrastrukturnya supaya dicek terus, agar tidak ada kemacetan lalu lintas dan banjir. Hal tersebut terus didorong sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Bahkan, pihaknya juga memberikan catatan-catatan khusus rekomendasi strategis, untuk dilakukan kedepan oleh Pemerintah.
Meski demikian, Putu Parwata memberikan apresiasi, bahwa sudah 95 persen sudah dilakukan oleh hasil rekomendasi oleh Bupati Badung, pada tahun 2022, hanya ada beberapa saja belum direkomendasi. “Rekomendasi akan disampaikan, supaya dicek trotoar, kemudian lapangan golf, sanitasi itu supaya dicek semuanya serta penampungan air hujan, termasuk embung-embung itu di Kuta, saya sering banjir supaya dilakukan pengecekan, termasuk sampah,” pungkasnya.
Tak hanya itu, Putu Parwata juga menyoroti masalah sampah secara merata di Kabupaten Badung per Kecamatan dan per desa, agar desa itu bisa ditangani dengan baik. “Nah, sekarang ini fokus bagaimana kita tangani sampah dapat dilakukan dengan baik oleh Pemerintah melalui DLHK. Saya kira itu catatan-catatan khusus yang strategis dilakukan. Semoga di 2024 akan lebih bagus lagi,” pungkasnya.*Chris
