JAKARTA, Fajarbadung.com – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, mengatakan hingga saat ini persoalan pemasaran komoditas pertanian belum menemui jalan keluar yang pas. Akibatnya ketidakstabilan harga seringkali menjadi masalah serius yang akhirnya mempengaruhi kesejahteraan petani, dan keberlanjutan sektor pertanian secara keseluruhan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, menurutnya memang harus ada keseimbangan data antara penawaran dan permintaan pada komoditas pangan dan pertanian di Indonesia. Sehingga apa yang diproduksi petani bisa sampai kepada daerah-daerah atau negara yang membutuhkan.
“Contoh saat ini kita sedang panen bawang merah, harganya sangat jatuh. Tapi mungkin ada negara-negara lain yang butuh. Nah, ini sangat penting menghubungkan produk domestik dengan pasar luar negeri,” ujar Moeldoko saat menerima audensi pimpinan Tridge, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (24/10)
Sebagai informasi, Tridge sebuah perusahaan rintisan dari Korea Selatan yang mengembangkan platform data pertanian, serta menghubungkan pembeli dengan penjual komoditas pangan dan pertanian dari seluruh dunia.
Moeldoko mengaku teknologi digital dan kecerdasan buatan saat ini dibutuhkan untuk mentransformasi sektor pertanian Indonesia. Untuk itu, selaku Ketua HKTI, Ia menginisiasi gerakan Maju Tani Nusantara, sebuah gerakan anak-anak muda di sektor pertanian melalui metode Meta Farming. “Saya yakin dengan gerakan ini akan membuat anak muda mencintai pertanian,” katanya.
Sementara itu, CEO Tridge, Shin Hyun-seok, menyampaikan kedatangannya ke Kantor Staf Presiden untuk menjajaki kerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam pembangunan pertanian dan pangan. Terutama terkait pengembangan data dan menghubungkan produk-produk Indonesia dengan pembeli di dunia.
Shin Hyun-seok mengklaim platform yang dikembangkan perusahaan rintisannya menyediakan data dan wawasan tentang pasar makanan dan pertanian. Sehingga pemerintah bisa mengambil keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan produktivitas pertanian, dan meningkatkan akses pangan. “Saat ini kami sudah bekerjasama dengan pemerintahan di lebih dari 150 negara,” ucapnya.(*)
