MANGUPURA, Fajarbadung.com – Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, pihaknya sudah bersama pemerintah dalam penetapan KUA PPAS tahun 2022, Jumat (13/8/2021). “Sudah kita saksikan bersama-sama bahwa ini adalah proses penganggaran APBD tahun 2022. Apabila hari ini kita tidak sepakat menandatangani kebersamaan dalam melaksanakan anggaran di KUA PPAS maka APBD tidak bisa kita akan rancang. Tapi kita apa namanya memberikan apresiasi kepada Bupati beserta dengan seluruh OPD bahwa KUA PPAS itu disampaikan kepada kami, dibahas bersama-sama dan ditetapkan tepat waktu,” ujarnya.
Menurut Parwata, substansi KUA PPAS di tahun 2022 untuk Kabupaten Badung sudah diketahui dari isi dokumen tersebut. Isi dokumen KUA PPAS itu adalah apa yang mau dikerjakan oleh pemerintah di tahun 2022. Berbagai program kerja yang disampaikan dalam KUA PPAS pun sudah diketahui. Semuanua sudah terurai dengan sangat jelas dan rinci dari total anggaran Rp 2,9 triliun. Intinya semua operasional rutin tertutupi dengan baik terutama hal-hal yang sifatnya mandatory atau wajib. Beberapa di antaranya adalah untuk kesehatan10,6%, pendidikan 21%, penanganan dampak Covid19 sebesar Rp180 miliar dan sebagainya. Kemudian di tahun 2022 nanti masih bisa dilakukan berbagai bantuan sosial kepada organisasi dan lembaga yang sudah seharusnya dibantu seperti KONI, dana BOS, bantuan ke sekolah swasta, lembaga keagamaan dan upacara, pembangunan balai Banjar dan sebagainya. “Jadi walaupun ini masih di masa pandemi Covid19, namun beberapa sektor yang sangat urgen tetap saja dilakukan pembangunan. Salah satunya adalah pembangunan TPA yang baru dan balai Banjar,” ujarnya.
Sementara Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada DPRD Badung yang telah menunaikan tugas pokok dan fungsinya berkenaan dengan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2022. “Jadi tinggal sekarang kami selaku Bupati menginstruksikan kepada SKPD untuk membuat RKA SKPD sesuai tugas dan fungsi bekerja dengan baik,” ujarnya. Ia meminta seluruh SKPD bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya masing-masing.
Beberapa skala prioritas yang akan dilakukan adalah insentif terhadap Nakes. Hal ini penting karena tidak pernah tahu kapan pandemi akan berakhir. Terutama terkait dengan tracing, testing dan treatment. Saat ini tracing 1500 orang perhari minimal. Namun faktanya jumlah tracing naik sampai 1700 orang perhari. Semuanya berbasis desa dan kelurahan. banyak pihak yang harus dilibatkan Linmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, fakultas kedokteran dari berbagai kampus yang ada di Bali baik negeri maupun swasta. Kemudian bila ditemukan banyak kasus maka perlu juga dipikirkan apakah akan Isoter atau Isoman. Kalau Isoman maka petugas akan melihat fasilitas apakah menunjang atau tidak. Bila fasilitas tidak mendukung maka akan diarahkan untuk isoter. Sampai Desember 2020 misalnya, total anggaran untuk Isoter sebanyak Rp 38 miliar.
Hal lain yang perlu segera dikerjakan adalah membangkitkan UMKM di seluruh Badung. UMKM di seluruh Badung harus segera dibangkitkan. Selain itu juga fakir miskin, anak-anak terlantar, kaum disabilitas juga harus mendapatkan pelayanan yang memadai. Pemerintah harus memberikan stimulus kepada seluruh UMKM agar ekonomi bangkit. Pemerintah berkewajiban memberikan dorongan dan stimulus kepada UMKM yang menjadi garda terdepan dari roda ekonomi masyarakat di Badung. Kemudian bantuan-bantuan lainnya tetap dilaksanakan sebab banyak masyarakat Badung yang berdampak Covid19.(cv/tim)
