MANGUPURA, Fajarbadung.com – Ketua Komisi 2 DPRD Badung Made Ponda Wirawan meminta kepada Pemkab Badung dan stakeholder terkait agar satu bahasa dalam melakukan sosialisasi tentang pengurusan perijinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Hal ini disampaikan Ponda dalam rapat kerja (Raker) Komisi 2 DPRD Badung dengan OPD terkait dalam pembahasan tentang perizinan, air bawah tanah (ABT), analisis dampak lingkungan (amdal), pengawasan, dan penertiban pelaksanaan perda digelar di Ruang Gosana Sekretariat DPRD Badung, Senin (11/4) lalu. Bersama semua anggota komisi lainnya Ponda meminta agar OPD terkait wajib melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat soal PBG dan SLF. “Saya meminta pemerintah dengan seluruh OPD terkait satu bahasa dalam melakukan sosialisasi PBG dan SLF. Hal ini penting karena jelang endemi, Badung akan menerima banyak investor,” ujarnya. Tidak boleh saling menyalahkan antarlembaga atau OPD.
Jelang pandemi ke endemi, Badung akan terus berbenah terutama soal piranti regulasi dan aturan lainnya. Jangan sampai ini menjadi persoalan bagi para investor yang akan masuk ke Badung. Mereka akan merasa tidak nyaman untuk berinvestasi. Beberapa instansi yang paling disoroti dan yang paling berperan dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena berhubungan pengawasan dan pembinaan dan tenaga ahli lainnya. Dewan berusaha mendorong OPD terkait sehingga waktu untuk mengurus PBG, SLF dan yang lainnya yang berhubungan dengan perizinan bisa dipercepat.
Hal Ini memerlukan sebuah kebijakan, bagaimana masing-masing instansi terkait berkoordiansi agar menyamakan persepsi sehingga bisa merealisasikan percepatan dalam proses pengurusan PBG maupun SLF. “Hal ini sangat penting karena muaranya adalah investasi yang akan masuk ke Badung. Kalau sudah proses semuanya lancar, kenyamanan investasi itu akan berlangsung dengan baik,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Badung selaku pimpinan di birokrasi untuk mendudukkan OPD terkait sehingga kesamaan persepsi terhadap aturan regulasi yang ada bisa tercapai, untuk menghindari pemahaman masing- masing OPD secara sepihak. “Mereka benar-benar agar satu bahasa dalam menyampaikan kepada masyarakat bagaimana proses PBG tersebut. Di sinilah diperlukan peran Dewan, bagaimana kita sebagai pelayan masyarakat untuk mendorong kenyamanan masyarakat, karena ini adalah tugas kita bersama untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat,” bebernya.
Menurut Ponda, kenyaman investor seperti regulasi, perizinan yang cepat, mudah dan murah sangat diperlukan. Pemerintah mulai berbenah dengan cara menyiapkan piranti yang bertalian dengan sarana yang diperlukan untuk menyambut investor yang akan berinvestasi di Badung ini. “Bagaimana kita membuat pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat maupun investor yang datang merasa nyaman,” imbuhnya.
Disinggung mengenai kendala yang terjadi untuk mempercepat proses yang berkaitan dengan perizinan, Ponda Wirawan menyatakan bahwa apa pun yang berkaitan dengan regulasi baru perlu adanya penyesuaian-penyesuaian maupun pemahaman terhadap regulasi baru tersebut. Dengan adanya regulasi baru yang memuat beberapa perubahan, akan dibutuhkan sosialisasi ke masyarakat sehingga kekhawatiran masyarakat akan perijinan bisa diatasi. Dalam mengurus upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL) setidaknya dilakukan sosisialisasi untuk mengakomodir kearifan- kearifan lokal yang ada di Kabupaten Badung. “Di sinilah diperlukan adanya kerja sama dari investor meskipun tidak ada penyanding lagi dalam pengurusan PBG diharapkan bisa tetap berkoordinasi dengan masyarakat setempat,” ujarnya.(Ad)
