DENPASAR, Fajarbadung.com – Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono mengatakan, pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur akan mengusung konsep filosofi Pancasila, NKRI, dan BhinekaTunggal Ika. Hal ini disampaikan Menteri PUPR di sela-sela kunjungan ke sejumlah mega proyek di Bali, Minggu (1/9).
Tugas PU adalah membangun. “PU sudah mempunyai kriterianya dalam membangun ibukota baru di Kalimantan Timur. Desainnya seperti apa, filosofinya seperti apa. Kita sudah memiliki hal tersebut,” ujarnya. Ia mengaku, konsep, desain, kriteria, filosofinya sudah ada malah sejak dua tahun lalu. Hanya saja hal ini belum bisa dikeluarkan karena saat itu belum disetujui DPR RI.
Ia mengaku, desain yang dimaksud adalah filosofi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. “Kita tawarkan Kota Pancasila,” ujarnya. Pertama, perencanaan kawasan kota harus selesai pada tahun 2019 ini. Tahap ini akan diselesaikan kegal baiscnya, UU dan berbagai peraturan lainnya sebagai payung hukum untuk membangun ibukota yang baru. Kedua, merencanakan infrastruktur dasarnya, jalan-jalannya, drainasenya, air bersihnya, dan sebagainya. Ini harus selesai pada tahun 2020 semester kedua. Ketiga, tahap terakhir adalah pembangunan gedung-gedung pemerintah yang menjadi prioritas. “Tahun 2023 sudah bergerak untuk membangun,” ujarnya.
Desain Kota Pancasila yang dimaksud adalah kota yang berlandaskan Pancasila. Harus punya Tugu Pancasila sebagai ikon. “Karena kita ada 5 sila maka kita akan bangun 5 venue yang masing-masing adalah simbol dari 5 sila dari Pancasila itu,” ujarnya. Venue Jalan Besar satu, dua, tiga, empat, lima. Venue istana presiden, kemudian venue Bhineka Tunggal Ika Boulevard, kemudian ada venue Gedung DPR sebagai simbol pemersatu bangsa.
Menurutnya, perencanaan ibukota sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu. “Namun karena semua belum setuju dan butuh persetujuan DPR, makanya semua silent saja,” ujarnya. Ada beberapa pihak yang terlibat secara langsung dalam perencanaan ibukotaa baru. Bappenas melakukan kajian, dari semua sisi, sampai dengan apakah ibukota itu jadi atau tidak. “Dan ternyata kesimpulannya jadi dipindah,” ujarnya.
Kemudian Kementerian Keuangan yang merencanakan skema pembiayaan dan semuanya sudah diatur, dimana hanya sekitar 19 persen yang dibiayai APBN. Kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang memetakan dimana tanah negara, mengamankan aset-aset negara, mengantisipasi spekulan dan seterusnya. “Dan yang terakhir baru Kementerian PUPR. Semuanya sudah direncanakan,” ujarnya. (Axelle Dae/FB)
