MANGUPURA, Fajarbadung.com – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Badung lakukan kunjungan kerja ke RSUD Giri Asih, Desa Belahkiuh,Kabupaten Badung, Rabu,(8/10/2025).
Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerintah daerah menuntaskan berbagai kendala yang menghambat operasional rumah sakit tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, mengatakan, pihaknya turun langsung ke lapangan untuk memastikan persoalan yang menghambat pengoperasian RSUD Giri Asih bisa segera diatasi.
Salah satu hambatan utama, kata dia, terletak pada status lahan rumah sakit yang masih berstatus milik Pemerintah Provinsi Bali.
“Kami berharap pemerintah Kabupaten Badung melalui Bupati dan Ketua DPRD bisa memperjuangkan agar tanah yang dipakai rumah sakit ini dihibahkan ke Pemkab Badung. Kalau sudah berstatus hibah, proses akreditasi dan izin operasional bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Selain masalah lahan, Graha Wicaksana juga menyoroti fasilitas vital seperti AC dan genset yang hingga kini belum tersedia secara memadai. Ia meminta agar kebutuhan tersebut menjadi prioritas dalam anggaran tahun 2025, sehingga rumah sakit bisa mulai beroperasi meski secara terbatas, khususnya untuk layanan Unit Gawat Darurat (UGD).
“Minimal UGD bisa segera difungsikan untuk melayani masyarakat Abiansemal dan sekitarnya. Ini sangat penting, karena kebutuhan layanan darurat di wilayah ini cukup tinggi,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Giri Asih, dr. Ni Luh Ketut Ayu Ratnawati, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyelesaikan proses administrasi dan perizinan yang menjadi prasyarat operasional rumah sakit.
“Kami sedang menunggu izin lingkungan dari DLHK Badung. Setelah itu, baru kami urus Sertifikat Laik Fungsi (SLF) di PUPR dan izin operasional di PTSP. Sambil berjalan, kami juga melengkapi fasilitas seperti genset dan AC yang masih kurang,” jelasnya.
Ratnawati menargetkan layanan UGD dapat dibuka pada akhir tahun 2025, sebagai langkah awal sebelum masuk tahap akreditasi dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang diharapkan bisa terealisasi pertengahan 2026.
“Setelah kerja sama dengan BPJS berjalan, masyarakat bisa berobat secara gratis dan mendapat pelayanan yang optimal,” pungkasnya.
Komisi IV DPRD Badung memastikan akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap proses penyelesaian izin, agar rumah sakit kebanggaan warga Abiansemal ini benar-benar bisa beroperasi sesuai harapan.(Tim)
