MANGUPURA, Fajarbadung.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung gelar rapat kerja tentang laporan layanan RSUD Mangusada dan kebutuhan alat kesehatan penunjang layanan di ruang rapat Gosana II Lantai 2 Kantor DPRD Kabupaten Badung, Kamis,(8/1/2025).
Rapat dihadiri juga, Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten Badung, Direktur RSUD Mangusada, Dewan Pengawas RSUD Mangusada, Tim Perumus RSUD Mangusada dan Seluruh Dokter Spesialis RSUD Mangusada.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan, I Nyoman Graha Wicaksana dalam kesempatan tersebut menyebutkan, berdasarkan masukan masyarakat Kabupaten Badung, agar pelayaan di RS Mangusada menjadi lebih baik maka, pelaksanaan rapat kerja digelar.
“Jadi latar belakang diadakannya rapat kerja ini, kami mendapat masukan masyarakat Badung terkait harapan-harapan dititipkan kepada kami agar pelayanan di Rumah Sakit Mangusada ini menjadi yang terbaik”, ujarnya.
Dirinya mengatakan, RS Mangusada merupakan cerminan pelayanan pemerintah Kabupaten Badung kepada masyarat.Jika pelayanan dari Sumber Daya Manusianya kurang baik maka, akan berdampak ke Pemerintah Kabupaten Badung.
“Ingat, Rumah Sakit Mangusada ini adalah potret dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Jadi, ketika pelayanannya ataupun sumber dayanya tidak bagus, ini akan mengakibatkan semakin kecil atau rendahnya kebahagian masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Badung”, paparnya.
Dirinya menyebut, kesehatan merupakan mandatori, jika kesehatan baik maka, berdampak pada kehidupan masyarakat di Kabupaten Badung.
“Jadi ketika kesehatan itu bagus, itu akan meningkatkan taraf hidup dari masyarakat, dan taraf kebahagiaan dari masyarakat, khususnya di Kabupaten Badung”, ucapnya.
Ia berharap, pelayanan dasar di RS Mangusada dapat disiapkan dalam upaya memberi pelayanan maksimal ketengah-tengah masyarakat Kabupaten Badung.
“Jadi kami sangat mengharapkan supaya pemerintahan Kabupaten Badung ini bisa melengkapi pelayanan khususnya yang prioritas, mulai pertama pelayanan jantung, stroke, kanker, uronefro, serta ibu dan anak, ini pelayanan dasar menjadi skala prioritas nasional. Jadi kami harapkan itu bisa dilengkapi sebelum layanan- layanan yang lain”, pungkasnya.
