DENPASAR, Fajarbadung.com — Evaluasi terhadap krisis bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Bali tidak cukup hanya berfokus pada persoalan distribusi fisik. Dari perspektif komunikasi publik, peristiwa tersebut juga memperlihatkan adanya asimetri informasi yang berpotensi memperbesar keresahan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bali Emanuel Dewata Oja alias Edo, beberapa saat usai rekaman siaran ‘Sapa Pagi” Kompas TV Bali dengan tema “Belajar dari Krisis BBM di Bali” pada Rabu 21 Oktober 2026. Rekaman akan disiarkan KOMPAS TV BALI pada Jumat 23 Oktober 2026.
Edo yang juga praktisi pers dan Pengamat Komunikasi Publik, ini menilai kondisi tersebut berkaitan dengan lemahnya manajemen komunikasi krisis oleh otoritas yang bertanggung jawab, khususnya Pertamina.
“Dalam situasi krisis BBM, kecepatan distribusi BBM sama pentingnya dengan kecepatan distribusi informasi. Masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian ketersediaan BBM, tetapi juga informasi yang cepat, akurat, transparan, dan konsisten,” ujar Edo.
Menurutnya, ketika informasi mengenai kondisi pasokan, penyebab gangguan, serta langkah penanganan tidak disampaikan secara memadai, ruang publik mudah dipenuhi ketidakpastian. Kondisi ini dapat memicu spekulasi, memperbesar keresahan, dan menyulitkan masyarakat dalam mengambil keputusan.
“Coba saja perhatikan. Apalagi ketika urusan antrean BBM sudah masuk ruang digital. Semua orang membangun komunikasi sendiri-sendiri dengan menyebarkan informasi, gambar juga video. Jika tidak terkontrol maka sangat besar potensinya masyarakat malah mengamplifikasi kepanikan. Ini bahaya sekali. Beruntung masyarakat Bali tidak reaktif dan sangat bijak menyikapi ini. Di kota lain belum tentu aman seperti di Bali. Antrean bisa memicu tindakan anarkis dan tidak terkendali,” ujarnya.
Edo juga menyoroti dampak komunikasi krisis tersebut terhadap Pemerintah Provinsi Bali. Pemprov Bali ikut terseret dalam kisruh di tengah masyarakat, meskipun kewenangannya dalam situasi tersebut lebih berfokus pada koordinasi lintas pihak dan kebijakan darurat di tingkat daerah, seperti penerapan sistem ganjil-genap.
“Jangan sampai otoritas yang bertanggung jawab atas pasokan dan distribusi BBM tidak cukup hadir dalam komunikasi publik, sementara pemerintah daerah justru menjadi sasaran tuntutan masyarakat. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab harus dijelaskan secara terbuka agar publik memahami siapa melakukan apa,” tegasnya.
Edo menekankan bahwa pelajaran penting dari krisis BBM Bali adalah perlunya menempatkan komunikasi publik sebagai bagian integral dari manajemen krisis, bukan sekadar pelengkap setelah persoalan muncul.
Ke depan, Pertamina dan otoritas terkait perlu membangun pola komunikasi yang lebih proaktif, berbasis data, serta memberikan pembaruan informasi secara berkala. Dengan demikian, penanganan krisis tidak hanya berorientasi pada pemulihan distribusi BBM, tetapi juga pada pemulihan kepercayaan masyarakat.
“Dalam krisis, keterlambatan informasi dapat memperpanjang krisis itu sendiri. Pasokan harus dipulihkan, tetapi kepercayaan publik juga harus dijaga,” tutup Edo.***
