Dewan Badung Gelar Rapat, Evaluasi Gubernur Bali Terhadap Anggaran Perubahan tidak Mengalami Perubahan

0
108
FOTO : Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta(tengah) saat memimpin rapat. Senin,4 Oktober 2021.(tim)

MANGUPURA, Fajarbadung.com – Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta mengatakan, Perda Anggaran Perubahan APBD Badung sudah mendapatkan evaluasi dari Gubernur Bali. Hasil evaluasi dari gubernur yang diterima beberapa hari lalu sudah diterima Pemkab dan DPRD Badung. Dari hasil evaluasi tersebut diketahui tidak ada perubahan yang berarti. “Karena tidak ada perubahan yang berarti maka kami akan mengambil sikap dengan cepat agar segera disetujui dan segera dilaksanakan,” ujarnya di Denpasar, Senin (4/10/2021).

Menurut Sunarta, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam evaluasi Gubernur Bali. Salah satunya adalah penambahan pendapatan sebesar Rp 18 miliar lebih. Namun penambahan pendapatan tersebut murni diambil dari dana alokasi khusus (DAK) dari pusat. Angka ini memang sudah ada alokasi untuk pengolahan sampah berbasis sumber yang ada di 17 desa di seluruh Kabupaten Badung dan sampah medis yang ada di rumah sakit di Badung. Selain ada juga bantuan tunai pendidikan. Namun bantuan tersebut berasal dari SILPA dari BOS tahun lalu dan sudah dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk dikelolah sebagaimana mestinya. “Tidak ada perubahan yang berarti dalam evaluasi Gubernur Bali. Kita setujui apa yang telah dievaluasi tersebut.

See also  Moeldoko Ingin IKN Jadi Kawasan Layak Anak, Bebas Stunting dan Gizi Buruk

Sementara Sekda Badung Adi Arnawa mengatakan, secara prinsip hasil evaluasi Gubernur Bali diketahui tidak ada perubahan mendasar struktur APBD Perubahan Kabupaten Badung. Pendapatan Rp 2,9 triliun dan belanja sebesar Rp 3,2 triliun. Setelah evaluasi, ada tambahan sebesar Rp 18 miliar lebih untuk pengolahan sampah berbasis sumber di 17 desa di Badung. Ada juga angka Rp 1,4 miliar dari Rp 18 miliar untuk pengolahan sampah medis penanganan Covid19. “Itu saja tambahannya, jadi bergeser tambahan pendapatan menjadi Rp 2,960 miliar. Itu saja. Semuanya tidak berubah,” ujarnya.

Dari informasi, DAU tidak seperti yang kita dapatkan selama ini. Pihaknya belum mendapat penjelasan resmi baik melalui surat maupun koordinasi langsung. Apakah mungkin karena kondisi keuangan secara nasional yang bermasalah karena pandemi Covid19. Sebelumnya DAU Badung sebesar Rp 330 miliar lebih. Sekarang malah turun. Pertimbangan apa saja pihaknya belum mengetahuinya. Padahal celah fiskal di tahun 2022 sudah positif.

See also  Kapolres Gianyar Pimpin Sertijab Pejabat Dijajaran Polres Gianyar

“Sepertinya tidak seperti yang kita harapkan. Kalau memakai formula yang sebelumnya, maka seharunya DAU Badung bertambah,” ujarnya. Badung itu berbeda dengan kabupaten lainnya di Bali dimana mereka gaji PNS semuanya dibayar dengan DAU. Bahkan masih sisa. Sementara di Badung angka tersebut masih sangat kurang.

Terkait dengan pengolahan sampah berbasis sumber, pihaknya mengajak seluruh desa di Bali agar segera mengeksekusinya agar uang tersebut tidak kembali ke kas negara. Sebentar lagi TPA Suwung akan ditutup dan masing-masing kabupaten di wilayah Sarbagita sudah dilarang membawa sampah ke TPA Suwung. Badung sendiri sudah siap melakukan pengolahan sampah berbasis sumber. Beberapa titik sudah dilakukan dan pernah dikunjungi Menteri Luhut Binsar Pandjaitan.(cv/tim)

(Visited 3 times, 1 visits today)