Dewan Badung Minta HIMPAUD Bentuk Karakter Dasar Peserta Didik

0
327
AUDIENSI - Ketua Komisi IV, I Made Suwardana saat menerima audiensi Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kabupaten Badung, Senin (19/9/2022). Foto : Ist

MANGUPURA, Fajarbadung.com – Komisi IV DPRD Badung menerima Pengurus Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kabupaten Badung, Senin (19/9/2022). Audensi Pengurus HIMPAUDI Badung didampingi oleh Kabid Paud dan Pendidikan Non Formal Disdikpora Badung, I Wayan Wirawan.

Ketua Komisi IV, I Made Suwardana mengatakan kedatangan Pengurus HIMPAUDI Badung ini berkaitan dengan acara Pengukuhan Pengurus HIMPAUDI Kabupaten Badung, Pengukuhan Bunda PAUD tingkat kecamatan se-Kabupaten Badung pada tanggal 27 September 2022 mendatang yang juga dirangkai dengan acara pelatihan dasar PAUD. Selaku dewan, Suwardana akan memfasilitasi kegiatan tersebut.

“Agar kedepannya kegiatan yang mereka rancang tidak kelimpungan. Kasihan mereka. Urunan-urunan setiap ada kegiatan,” jelas Suwardana.

See also  Gelar Operasi Zebra Lempuyang 2020, Ini yang Dilakukan Polres Badung

Pihaknya berharap kedepan mereka bisa memprogramkan kegiatan dengan baik sehingga bisa dianggarkan.

Keberadaan HIMPAUDI, kata Suwardana sangat penting sekali. Karena pendidikan anak usia dini memerlukan karakter. “Kalau salah dari awal, mungkin outputnya nanti tidak begitu bagus,” ujarnya.

Suwardana mengatakan Komisi IV yang membidangi pendidikan menekankan agar PAUD dikemas lebih menarik lagi. Karena biasanya sekolah swasta jauh lebih menarik dibandingkan sekolah negeri untuk anak usia dini.

“Bagaimana sekolah negeri itu dikemas setidaknya setara dengan sekolah swasta, sebelum kita bisa mengungguli sekolah swasta,” harap Suwardana.

Sementara Kabid Paud dan Pendidikan Non Formal Disdikpora Badung, I Wayan Wirawan menyampaikan HIMPAUDI merupakan mitra kerja Disdikpora. Dikatakannya, PAUD yang ada sekarang baru di tiga kecamatan. “Masing-masing kecamatan ada 3 (tiga) PAUD, itupun melalui yayasan desa. Sementara di setiap desa, sesuai aturan Direktorat Jenderal PAUD bahwa kedepannya mesti ada di setiap desa,” ujarnya.

See also  Badung Siap Ikuti Penilaian Penghargaan Paritrana Award dari BPJS Ketenagakerjaan

Pihaknya juga mengharapkan nantinya setiap desa ada satu TK Negeri. Permasalahannya, berdasarkan sistem zonasi hanya yang ada di sekitar desa setempat saja yang bisa masuk TK Negeri.

Dalam audiensi tersebut Ketua komisi IV didampingi sekreetaris Komisi Ni Luh Putu Gede Rara Hita Sukma dan sejumlah anggota Komisi IV diantaranya Made Sumerta, Ni Ketut Suweni SE dan Ni Luh Gede Sri Mediastuti.*Chris

(Visited 14 times, 1 visits today)