DENPASAR, Fajarbadung.com – Terkait adanya berita viral tentang perusahaan pengolahan limbah B3 yang tidak berijin belakangan ini, PT Klin memastikan perusahaan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang beroperasi di Desa Pengambengan Jembrana tidak bodong alias resmi. Penegasan itu disampaikan Gede Agung Jonapartha, Humas PT Klin, saat jumpa pers dengan sejumlah media di Denpasar Senin (17/11/2025).
Ia menegaskan PT Klin yang berdiri sejak tahun 2023 punya izin dan dokumen lingkungan sesuai dengan regulasi PP 22 Tahun 2021 tentang Izin Usaha Limbah.
“Klarifikasi ini PT KLIN lakukan terkait pemberitaan yang menyatakan salah satu dari kedua perusahaan pengolahan limbah B3 yang di Jembrana belum punya izin melakukan kegiatan pengolahan limbah B3 meskipun telah memiliki SLO (Surat kelayakan operasional) namun faktanya belum memiliki Perijinan berusaha sesuai PP 21 tahun 2022,” kata Gde Jonaparta.
Dua perusahaan pengolahan limbah di Jembrana itu yakni PT Klin (PMA) dan PT Bali Marino Services (BMS).
Jonaparta menegaskan, PT Klin tidak hanya mengantongi izin Surat Kelayakan Operasional (SLO). Namun juga memiliki perizinan berusaha di bidang pengelolaan limb B3 seperti yang diamanatkan di PP No 22 tahun 2021.
Ia menambahkan di PP No 22 tahun 2021 itu menyebutkan, setiap pengelolaan limbah B3 untuk dapat melakukan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki perizinan berusaha di bidang usaha pengelolaan limbah B3 selain SLO. “Kami punya SLO dan punya izin berusaha pengelolaan limbah B3. Dengan lengkapnya izin itu, maka kami menerima kerja sama dengan rumah sakit dalam pengelolaan limbah B3. Kalau tidak punya itu, kami tidak berani menerima kerja sama dengan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Selain itu, Jonapartha juga membantah laporan dari LSM Bina Masyarakat Pengambengan yang melaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup, PT Klin mencemari lingkungan dalam usaha pengolahan limbah B3. “Akibat laporan itu beberapa hari lalu (Jumat 14 November) tim KLH Pusat didampingi Dinas LHK Jembrana dan Pusreg Bali Nusra, aparat Babinkamtibmas dan Babinsa turun ke PT Klin melakukan verifikasi lapangan. Dan kenyataan yang mereka temui tidak seperti pengaduan yang disampaikan oleh LSM Bina Masyarakat,” ujarnya.
Menurut Jonaparta, saat verifikasi lapangan oleh tim LHK Pusat, warga yang menandatangani laporan ke Kementerian LH juga dihadirkan memberi keterangan. “Keterangan dari warga, mereka tidak menyangka kalau surat yang mereka tanda tangan untuk penerimaan sembako menjadi lampiran laporan ke LHK tentang pencemaran lingkungan oleh PT Klin,” kata Jonaparta.
Fakta di lapangan juga dari warga yang namanya dicatut, mereka bertanda tangan untuk menerima sembako dari pabrik. “Saya ikut tanda tangan menyetujui keberadaan PT Klin. Kalau ada penolakan 100 masyarakat, saya tidak tahu. Cuma di situ ada nama saya dan 10 orang keluarga kami. Itu tidak benar kalau dikatakan keluarga saya ikut menolak,” pengakuan Lasmani yang namanya dan 10 orang keluarga dicatut untuk laporan ke Kementerian ketika tim Kementerian LH turun verifikasi pada Jumat 14 November 2025.
Lasmani menceritakan tiga bulan lalu, ada karyawan pabrik datang memberikan sembako.
“Saya tunggu orangnya tidak ada. Saya sampai meninggalkan pekerjaan. Jadi adik-adik saya minta didata, berapa jumlah KK yang menerima jumlah beras. Dalam jangka tiga hari memang datang beras, Saya tanya nanti ada permasalahan tidak, dijawab tidak,” cerita Lasmani.
Ia mengatakan kertas itu polos tidak ada kop penolakan terhadap PT KLIN.
“Makanya ditandatanganilah yang tidak hadir dan itu tanda tangan palsu. Nama nama itu didata untuk terima sembako. Kalau dari saya sebagai warga tidak pernah ada penolakan dengan adanya PT KLIN,” tegasnya.
Dengan kenyataan dan kesaksian dari warga, PT Klin segera mengambil langkah langkah hukum karena laporan dari LSM itu palsu mencatut nama warga sehingga berdampak pada pencemaran nama baik PT Klin.
“Kami secepatnya melaporkan LSM Bina Masyarakat Pengambengan ke polisi. Secepatnya kami laporkan. Karena masih suasana Hari Raya Galungan, setelah hari raya kami laporkan LSM ini ke polisi,” ujar Dr. Putu Eka Trisna Dewi. SH., MH., CLA., CBLC kuasa hukum PT Klin yang turut mendampingi saat jumpa pers.
Sementara Babinkamtibmas Eko Prasetio mengatakan pihaknya baru tahu kalau ada masalah di lapangan. “Sebagai babinkamtibmas di wilayah ini, saya baru tau kok ada permasalahan. Untuk permasalahan keamanan dari PT KLIN dari masyarakat selama ini tidak ada komplin apa pun. Tetap adem ayem, aman, dan kami tetap kontrol,” ujarnya saat diberi kesempatan berbicara.
Menurutnya, kalau ada masalah soal keamanan masyarakat disini pasti pihaknya selalu mendapat informasi. “Kalau ada suatu permasalahan pasti masyarakat lapor sama saya dan pak Babinsa. Saya juga kaget, ada permasalahan apa. Saya jadi bingung baru tau ini. Setelah mendengarkan satu per satu, baru saya tahu masalahnya. Selama ini Desa pengambengan aman terkendali,” kata Eko Prasetio.
Sekedar diketahui, LSM Bina Masyarakat Pengambengan yang terdaftar di Kesbangpol Jembrana ketuanya adalah Misdari. Namun surat pernyataan yang dikirim ke KLHK ditandatangani oleh oknum yang bernama Putu Wawan yang informasinya bukan anggota LSM Bina Masyarakat Pengambengan.
Justru menurut keterangan warga, yang mendatangi rumah warga adalah putu Wawan sendiri. Dimana laporan tersebut dilampiri tanda tangan warga yang menyatakan penolakan. Dari laporan tersebut, tim dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pusat Eco Region, didampingi Dinas LHK Jembrana turun melakukan verifikasi beberapa hari lalu. (*)
