MANGUPURA, Fajarbadung.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025–2026 dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Badung, bertempat di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Jumat,(7/11/2025).
Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti dalam kesempatan tersebut, menyebutkan, rapat kali ini menjadi momen penting dalam penyusunan arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026.
“Semua saran dan masukan dari fraksi sudah dijawab secara komprehensif oleh pemerintah daerah. Ini menjadi preseden baik untuk penyusunan APBD 2026 yang lebih realistis dan fokus,” katanya.
Dirinya menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 10% menjadi 9,5%, yang dinilainya logis dan realistis berdasarkan capaian dua tahun terakhir.
“Evaluasi ini penting agar program dan kegiatan dinas tidak terlalu dipaksakan. Pendapatan harus menjadi acuan utama sebelum belanja. Kalau pendapatan tak tercapai, otomatis belanja akan dirasionalisasi,” jelasnya.
Bupati Badung Adi Arnawa, dalam penyampaian jawaban pemerintah, menyebutkan adanya sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun arah pembangunan Badung, khususnya di sektor infrastruktur dan penataan wilayah strategis.
Salah satu isu mendapat perhatian adalah kemacetan di Jalan Teuku Umar Barat, tepatnya di sekitar Lapas Kerobokan.
“Kondisi jalan sempit dan aktivitas padat di kawasan itu menyebabkan kemacetan kronis. Setelah kami kaji, solusinya adalah memindahkan Lapas Kerobokan ke wilayah pinggiran kota,” bebernya.
Dirinya menyampaikan, sejalan dengan kebijakan nasional yang menempatkan fasilitas lapas di luar pusat kota.
Pemerintah Kabupaten Badung bahkan telah berkoordinasi dengan Gubernur Bali dan Kementerian Hukum dan HAM, yang secara prinsip menyetujui rencana pemindahan tersebut.
Dirinya menyebut, penyesuaian anggaran tahun 2026, di mana pendapatan daerah diproyeksikan turun dari Rp13,2 triliun menjadi sekitar Rp10,3 triliun.
“Ada penurunan sekitar Rp2 triliun. Itu berarti sejumlah program akan dirasionalisasi, dengan prioritas tetap pada kegiatan wajib dan pelayanan dasar,” paparnya.
Pemerintah daerah menegaskan fokus tahun depan akan diarahkan pada pembangunan infrastruktur berkualitas yang mendukung visi besar Badung sebagai daerah dengan pariwisata berkelanjutan dan pelayanan publik terbaik.
“Kalau melihat visi kami, infrastruktur menjadi prioritas utama, baru diikuti sektor pendidikan dan kesehatan yang masuk kategori mandatori,” pungkasnya.(Tim)
