MANGUPURA, Fajarbadung.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja bersama empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat Nayaka 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, Selasa, (29/4/ 2025).
Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPRD Badung membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun Anggaran 2024.
Rapat Kerja tersebut dipimpin langsung oleh Putu Parwata dan didampingi anggota Komisi yakni Made Suwardana, Nyoman Sudana dan Putu Sekarini.
Dalam kesempatan tersebut, Putu Parwata menyebutkan, rapat hari ini merupakan rapat final bersama empat OPD. Pada prinsipnya, pihaknya dari DPRD Badung mendengarkan empat OPD yang sudah dikerjakan, pada tahun 2024, dalam rangka memberikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Badung.
Pasalnya, Putu Parwata menyatakan Komisi IV DPRD Badung adalah Komisi mandatori mengenai masalah publik, yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Kami sedikit detail mengenai rumah sakit. Bagaimana rumah sakit itu melayani masyarakat dan mendapat kepercayaan. Jadi, dia melayani, tapi mendapatkan kepercayaan, makanya saya katakan tadi, satu supaya pelayanan Sumber Daya Manusia (SDM) disana bagus, dua alat-alat rumah sakitnya bagus, tiga melakukan strategi Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, keempat, bagaimana menggunakan anggaran yang tepat sasaran, sehingga pelayanan ini terbangun dengan baik dan terbangun optimal. Dengan demikian, diharapkan pelayanan kesehatan di Badung itu cukup dilayani dengan Mangusada itu bisa selesai,” ujar Politisi senior PDIP asal Dalung ini
Mengenai masalah Ketenagakerjaan, lanjutnya karena tenaga kerja ini betul-betul krusial. Jika generasi Gen Z ini tidak diberikan pemahaman yang betul, maka akan menjadi pekerja nomaden. “Kerja disini sebentar, akhirnya tidak ada satu sertifikasi yang kuat yang bisa dimiliki, karena itu, kami mendorong Dinas Tenaga Kerja itu memiliki satu sertifikat, bisa memberikan sertifikat dan memberikan pemahaman atau training training kepada masyarakat. Jadi, untuk Dinas Tenaga Kerja ini, kami mau supaya selalu memonitoring. Jangan sampai masyarakat bekerja, tapi tidak optimal pendapatannya, artinya upah minimumnya itu memang harus dipantau,” paparnya.
Untuk Dinas Sosial, Putu Parwata menyampaikan, bahwa Dinas Sosial ini interaksinya sangat kuat dengan masyarakat, sehingga harus betul-betul dilakukan satu komunikasi, dengan melakukan edukasi di masyarakat.
Kemudian, untuk masalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (P2KB3A), pihaknya mendorong supaya ada rumah singgah. “Jadi, maaf ya, kalau ada yang terlantar dan ada yang tidak ada diurus oleh keluarganya, jadi kita bisa menampungnya. Inilah yang saya katakan tadi lebih banyak muaranya ke sosial, ke masyarakat.
Oleh karena itu, kami harapkan leading sektor yang menjadi tanggung jawab kami Komisi IV, kami akan terus dorong dan kami akan melakuan reguler meeting 3 bulan bersama OPD. Dengan kita memahami kondisi lebih awal, maka pemerintah lebih mudah untuk melakukan suatu kebijakan kebijakan,” pungkas mantan ketua DPRD Badung 2 periode ini.(Chris)
