CILACAP, Fajarbadung.com – Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan terciptanya 500 koperasi modern pada tahun 2024 mendatang. Untuk memastikan program tersebut berjalan optimal, Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga terkait melakukan monitoring dan verifikasi lapangan, dengan mengunjungi KUD Mino Saroyo di Cilacap Jawa Tengah, Sabtu (23/4).
Pada 2021, KUD Mino Saroyo ditetapkan sebagai salah satu pilot project sekaligus role model program korporasi petani nelayan. Koperasi yang berdiri pada 1942 ini, dinilai telah berhasil mengembangkan usahanya melalui unit-unit bisnis dan mensejahterakan nelayan.
Saat ini, tercatat ada 8.441 nelayan yang terdaftar sebagai anggota KUD Mino Saroyo. Mereka terbagi dalam 8 kelompok.
Ketua KUD Mina Saroyo Cilacap Untung Jayanto mengatakan, koperasi saat ini mengelola 8 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Cilacap. Salah satunya TPI Higienis PPS. Komoditas utamanya, ikan tuna, cakalang, udang, dan layur
Untung mengungkapkan, volume produksi pada 2021 mencapai 17.900 ton, dengan perputaran uang mencapai Rp 76 miliar.
“Dengan potensi ini, ke depan kami ingin bisa mengekspor sendiri. Tapi kami butuh dukungan sarana dan prasarana untuk mewujudkannya,” kata Untung.
Menanggapi hal itu, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma menegaskan, Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk mensejahterakan petani nelayan, melalui program korporasi. Melalui program tersebut, ujar dia, akan ada modernisasi kelembagaan, peningkatan akses pembiayaan, pemotongan rantai pasok, dan peningkatan akses pasar produk pertanian dan perikanan.
“Pemerintah pasti akan memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan di sini (KUD Mino Saroyo). Karena bapak Presiden juga sudah menekankan agar korporasi petani nelayan ini berjalan optimal,” jelas Panutan.
Ia juga menilai, model bisnis KUD Mino Saroyo sudah terkordinasi dengan baik dari hulu ke hilir. Harapan KSP, tambah Panutan, KUD mino Saroyo dapat menjadi contoh bagi korporasi nelayan yang lainnya dalam menciptakan ekosistem dan pengembangan usaha.
“Dan yang tak kalah pentingnya harus mengakomodir kebutuhan nelayan dan memperhatikan kesejahteraannya,” ucap Panutan.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menetapkan korporasi petani nelayan sebagai salah satu dari 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Implementasi program ini melalui penguatan jaminan usaha dan pembentukan 350 korporasi petani nelayan.**
Editor|Chris
