MANGUPURA, Fajarbadung.com – Pemkab Badung meminta persetujuan DPRD Badung untuk melakukan rasionalisasi anggaran belanja daerah dalam rapat koordinasi di Gedung DPRD Badung, Senin (28/6/2021). Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, rancangan APBD Badung sebesar Rp 3,8 triliun di tahun 2021. Namun mencermati perkembangan pandemi Covid19 yang sangat mempengaruhi pendapatan daerah Badung yang bersumber dari pendapatan hotel dan restoran. “Karena PAD kita yang terus merosot, sehingga ini perlu mendapatkan diskusi yang baik bersama-sama antara eksekutif dan legislatif atau DPR. Perlu ada kesamaan persepsi dalam melakukan rasionalisasi terhadap APBD dan terhadap rancangan pengajuan perubahan anggaran tahun 2021,” ujarnya.
Menurut Parwata, kesamaan persepsi ini sangat dibutuhkan agar jangan sampai APBD itu dirancang tapi tidak dapat dilaksanakan. Beberapa narasi yang sudah dibangun, melalui surat edara Sekda Badung sangat rasional untuk melakukan berbagai rasionalisasi dan penghematan. Namun, dewan Badung masih memberikan peluang untuk melakukan rasionalisasi tetapi di satu sisi di samping rasionalisasi. “Kita sangat berpihak kepada masyarakat yang berpenghasilan kecil. Lalu apa cara dan bagaimana upayanya agar yang kita lakukan yang pertama tetap memaksimalkan potensi yang ada. Bagaimana caranya melakukan survei di wilayah untuk mengoptimalkan pendapatan pendapatan dari pajak hotel dan restoran,” ujarnya. Ada beberapa potensi pemasukan yang harus digarap secara serius. Untuk itu perlu dilakukan mapping pajak kembali. Dari pajak pendapatan, penghasilan dari pendapatan pajak yang memang harus ditagih sebesar Rp 789 miliar ini harus dilakukan dan beberapa potensi pajak lainnya retribusi-retribusi lainnya termasuk revolusi industri dan ini diupayakan.
Sekda Badung Adi Arnawa mengatakan, Pemerintah serius menggali potensi semaksimal mungkin pajak daerah. Kemudian bagaimana mengawasi dan mengatur anggarannya supaya terstruktur dengan baik pemanfaatannya. Mudah-mudahan potensi yang lainnya juga digarap sehingga bisa mengembalikan pendapatan masyarakat yang pertama. “Saya lakukan dengan berbagai pertimbangan dengan kondisi ekonomi sekarang ini kelihatannya memang cukup berat karena apa karena semua potensi pendapat yang ada di Bali ini bersumber dari pariwisata,” ujarnya.
Apapun ada hotel dan restoran semuanya, di mana antara tujuan pariwisata dengan sangat berbeda belakang. “Kita mendorong orang datang ke Bali, walaupun demikian bagaimana mendapatkan dari sekarang. Sekarang ini tapi walaupun ada beberapa yang mungkin menjadi pertanyaan dewan mungkin mendengar apa namanya masukan-masukan dari apakah masyarakat kita cobaan karena dalam menyampaikan surat edaran yang merupakan terjemahan dari diangkat itu tapi yang jelas kepada pimpinan terkait dengan salah salah salah direktur.(cv/tim).
