PH Pelapor H2B Law Office; Permohonan Praperadilan Made Darma Cs Harus Ditolak

0
147
PH Pelapor H2B Law Office bersama klienya Made Tarip Sidarta cs. Foto : Simon

DENPASAR, Fajarbadung.com – Sidang Pertama Praperadilan Nomor : 25/Pid.Pra/2023/PN.Dps (18/1/2024) di Pengadilan Negeri Denpasar agenda persidangan Pembacaan Permohonan dari Para Pemohon dengan penyerahan Jawaban dari Termohon yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon I Made Dharma, SH, dkk dan dari pihak termohon diwakili oleh Kuasa Hukum Kepolisian Daerah Bali.

Persidangan dipimpin hakim tunggal Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H. memberikan kesempatan para pemohon apakah akan dilakukan perubahan atas isi permohonan dan apakah dibacakan, dijawab Kuasa Hukum Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan isi Permohonan dan memohon agar isi surat permohonan dianggap telah dibacakan.

Bahwa pemohon mengajukan gugatan Praperadilan sehubungan dengan penetapan tersangka atas dirinya para pemohon kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali beralamat di Jl. WR. Supratman No. 7 Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali.

Bahwa Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka bukan atas dugaan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau atas adanya perkara hutang piutang seperti dalil pemohon, akan tetapi termohon menetapkan para termohon sebagai tersangka atas dugaan telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat dan penggelapan asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 277 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana/KUHPidana diduga dilakukan para termohon terjadi (18/1/2023) di Jalan Sudirman No. 1 Denpasar atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2023 bertempat di Wilayah Hukum PN Denpasar.

See also  Sengketa SHM 1565 Badak Agung Berbuntut Panjang, Notaris Hendra Kusuma Diadukan ke Ikatan Notaris Indonesia Bali
Suasana sidang pertama Prapid Made Darma vs Polda Bali. Foto : Simon

Dimana korban pelapor digugat perdata para pemohon saat sidang perdata berjalan diketahui Surat Silsilah keluarga I Wayan Selungkih (alm), tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat para pemohon, Surat Pernyataan Waris (11/5/2022) dibuat para pemohon, dan Surat keterangan Nomor : 470/10/Pem, (4/8/2022) dibuat pemohon sebagai bukti kepemilikan atas tanah dari I Wayan Riyeg (alm) dan I Wayan Sadra (alm) versi pemohon berasal dari I Wayan Selungkih (alm) diajukan saat persidangan di PN Dps oleh pemohon adalah merupakan surat yang diduga kuat sebagai SURAT PALSU.

Bahwa Tim Kuasa Hukum Para Pelapor Harmaini Idris Hasibuan, S.H., yang juga sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum Yayasan Pura Dalam Balangan Jimbaran, bersama Kombes Pol (P) I Ketut Artha, S.H., dan AKBP (P) I Ketut Arianta, S.H. menyampaikan bahwa : Permohonan Praperadilan harus ditolak dikarenakan dalil pemohon Praperadilan adalah dalil yang kabur dan gelap yang ternyata isinya tentang perkara hutang piutang dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalil para pemohon tersebut di dalam Petitumnya menyatakan menurut hukum pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Praperadilan dari pemohon diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar.

See also  Gubernur Koster Minta Pusat Keluarkan Kebijakan Spesifik Upaya Pemulihan Ekonomi Bali

Sehingga isi Petitum pemohon menjadi gelap, formulasinya tidak jelas, rumusan Petitumnya tidak sesuai dengan Posita sehingga bertentangan satu sama lain. Sedangkan di halaman 1 Permohonan Praperadilan pemohon mengajukan gugatan permohonan Praperadilan Nomor : 25/Pid.Pra/2023/PN.Dps tanggal 28 Desember 2023 kepada Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga telah patut permohonan Praperadilan dari para pemohon harus ditolak .Karena dalil pemohon praperadilan adalah dalil yang kabur dan gelap dimana isinya tentang perkara hutang piutang dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan,

Harmaini Idris Hasibuan, S.H., sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum Yayasan Pura Dalam Balangan Jimbaran menyampaikan perbuatan pemohon sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat berupa silsilah keluarga dan penggelapan asal – usul keturunan, sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/B/208/V/2023/SPKT POLDA BALI (19/4/2023), Para tersangka tujukan untuk mengambil alih kepemilikan tanah – tanah objek sengketa dan penguasaan atas Pura Dalam Balangan Jimbaran secara melawan hukum, sehingga jelas bahwa kami sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum Yayasan Pura Dalam Balangan Jimbaran semata hanya melaksanakan kewajiban (swadharma) kami untuk tetap menjaga, melestarikan kesucian Pura sebagai warisan berupa parahyangan yang secara turun – temurun dipelihara, dijaga, dan dilestarikan oleh ahli waris yaitu klien kami Pengempon Pura Dalam Balangan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris I Wayan Riyeg (alm) dan I Wayan Sadera (alm).*Simon

(Visited 1 times, 1 visits today)