MANGUPURA, Fajarbadung.com – Ketua DPRD Badung Putu Parwata meminta kepada Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Bali agar segera beraudiensi dengan Gubernur Bali I Wayan Koster. Hal ini disampaikan oleh Parwata saat menerima audiensi dari LPPD di Kantor DPRD Badung, Selasa(8/6/2021). Hadir saat audiensi yakni Ketua LPPD Bali Nyoman Sumajaya, Sekretaris LPPD Bali Sentosa Simanjuntak serta didampingi Eva Florida Simanjuntak selaku pembimbing agama Kristen dari Kanwil Kementerian Agama provinsi Bali. Dalam audiensi tersebut, Nyoman Sumajaya mengatakan, sepanjang sejarah Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) sejak tahun 1986, peserta asal Bali selalu membawa prestasi yang luar biasa. “Kami selalu membawa prestasi juara. Minimal kami membawa pulang emas, perak, perunggu. Selalu saja ada prestasi,” ujarnya.
Ia mengatakan, saat ini LPPD Bali akan mempersiapkan diri untuk mengikuti Pesparawi. Audiensi ke DPRD Badung bertujuan untuk meminta dukungan dari pemerintah agar bisa mengikuti Pesparawi tahun 2022 secara nasional. Pengalaman selama ini, setiap Pesparawi, Bali hanya mengikutkan peserta bila ada perlombaan yang pesertanya sedikit. Biasanya peserta dari Badung dan Denpasar. Dan kali ini dengan dukungan pemerintah pihaknya ingin mengikuti seluruh kegiatan yang ada serta pesertanya kalau bisa berasal dari seluruh Bali. Ia juga meminta agar juga didukung bilamana Bali ditunjuk sebagai tuan rumah. Sebab setiap kali di akhir kegiatan akan diundi peserta yang menjadi tuan rumah untuk tiga tahun berikutnya.
Menurut Putu Parwata, LPPD ini sudah sangat jelas, sebab sudah memiliki SK dari Gubernur Bali. Oleh karena LPPD ini mewakili Bali maka ia menyarankan agar tim LPPD segera bertemu Gubernur Bali I Wayan Koster. “Ini lembaga yang sudah sangat jelas, ada SK Gubernur Bali. Makanya saya minta segera audiensi ke Provinsi Bali. Nanti di surat audiensi itu tulis nama saya di bagian bawah atau ujungnya. Bilang saja dari Putu Parwata,” ujarnya. Ia mengatakan, karena mewakili Bali dan lembaganya sudah jelas SK-nya maka biasanya pemerintah akan mendukung penuh. Ia juga meminta agar audiensi dengan Provinsi Bali segera dilakukan agar bisa dianggarkan di anggaran perubahan. Sebab saat ini sudah ada aturan baru pengunaan anggaran sesuai dengan proposal yang masuk dan disetujui. Di luar itu tidak bisa dianggarkan. “Kalau dulu bisa dalam bentuk gelondongan. Sekarang tidak bisa dilakukan.
Terkait dengan kemungkinan Bali menjadi tuan rumah, Parwata memberikan beberapa alternatif venue yang bisa digunakan seperti di Nusa Dua Bali, Art Center Denpasar, GWK dan Gedung Budaya Badung. “Kalau di Bus Dua bayar mahal. Kalau di GWK juga bayar mahal. Kalau di Gedung Budaya Badung gratis dengan kapasita 2 ribu orang. Kalau di Art Center Denpasar juga gratis. Kalau ingin menggunakan beberapa venue sekaligus, lebih baik di Art Center Denpasar. Kapasitasnya besar. Silahkan piliha saja, mau yang gratis dan berbayar,” ujarnya.(cv/tim)
