DENPASAR, Fajarbadung.com – Menteri Kominfo Johny G. Plate menyaksikan secara langsung penandatanganan Pinjam Pakai Lahan BTS (base Transceiver) Bakti Kominfo yang digelar di Nusa Dua Bali, Jumat (26/11/2021). Pinjam Pakai Lahan BTS Bakti Kominfo ini dihadiri oleh para bupati atau yang mewakili dari 16 kabupaten dan kota di Provinsi NTT.
Ke-16 kabupaten tersebut antara lain Lembata, Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Kupang, Sumba Barat, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Kupang, Sabu Raijua. Penandatanganan Pinjam Pakai Lahan tersebut ditandatangani oleh para bupati dan pejabat yang mewakili dari masing-masing kabupaten. Penandatanganan dibagi dalam dua sessi dimana para bupati yang hadir sendiri diberi kesempatan untuk terlebih dahulu menandatanganinya dokumen lahan pinjam pakai, kemudian disusul oleh beberapa kabupaten yang tidak dihadiri boleh bupati dan hanya diwakilkan pejabat lainnya.
Johny Plate dalam arahannya mengatakan, jika sesungguhnya hari ini dirinya ada rapat kabinet terbatas di Istana Bogor. Namun ia meliha jika acara penandatanganan Pinjam Pakai Lahan untuk BTS ini sangat penting sehingga dirinya memilih untuk berangkat ke Bali untuk menyaksikan secara langsung acafa tersebut.
“Hari ini harusnya saya berada di Bogor untuk bersama Presiden, ada rapat internal kabinet yang berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Tetapi saya juga harus hadir disini pagi ini karena dalam rangka mengimplementasikan amanat dan kebijakan bapak presiden terkait dengan akselerasi transformasi digital apalagi secara khusus bertemu dengan para pemimpin dari NTT. Jadi hanya untuk bertemu dengan 16 bupati dari NTT, saya batalkan rapat kabinet di Bogor,” ujarnya.
Menurut Menkominfo, Pemerintah mengharapkan tidak ada lagi wilayah kegiatan masyarakat yang blankspot di NTT, sehingga membangun 421 BTS di NTT. Program ini merupakan satu titik awal lompatan dan fondasi transformasi digital, migrasi aktifitas masyarakat Nusa Tenggara Timur dan aktifitas ruang fisik ke aktifitas ruang-ruang digital. Pemerintah fokus menyelesaikan pembangunan Base Transceiver Station di seluruh wilayah terdepan, tertinggal dan terpencil (3T), khusus di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersisa 421 BTS yang ditargetkan rampung tahun 2022.
Menurutnya, percepatan pembangunan itu bisa dilakukan dengan dukungan penuh pemerintah daerah. “Ada 421 BTS untuk 421 desa yang akan diselesaikan pada tahun 2021 ini, dan tahun depan 2022. Saya harapkan ini bisa dilakukan akselerasi sehingga lebih cepat,” ujarnya.
Kata Menteri Johnny, pembangunan BTS membutuhkan koordinasi yang baik antara Kementerian Kominfo dan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan penyediaan lahan yang sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
“Mengapa itu, karena BTS tidak bisa dibangun di langit, BTS juga tidak bisa dibangun di dasar laut atau di air, dia bisa dibangun di lahan, di darat, di tanah. Ini penting sekali agar koordinasi Kominfo dengan pemerintah daerah memastikan tersedianya lahan dengan koordinat yang tepat, yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan desa, kecamatan dan kabupaten,” jelasnya.
Menkominfo menegaskan pembangunan BTS perlu diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah agar coverage sinyal telekomunikasi dan internet dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal, sehingga perlu kerja sama dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, Menurut Menteri Johnny mengharapkan agar penyediaan lahan untuk pembangunan BTS berada di lokasi yang dekat dengan pemukiman, sarana pendidikan dan pelayanan masyarakat. Hal itu diperlukan agar tidak lagi beredar informasi siswa maupun guru harus naik ke gunung untuk mencari akses sinyal internet.
Kepada Gubernur NTT, Bupati dan Walikota se-NTT yang hadir dalam acara tersebut, Menkominfo mengimbau dan mengajak pemerintah daerah untuk memanfaatkan infrastruktur TIK. Bahkan dengan penyediaan akses telekomunikasi di wilayah yang kini blankspot, diharapkan akan mendukung transformasi digital di NTT.
Saat ini bahkan sudah lebih dari 82 titik yang saat ini statusnya sudah ready for construction atau RFC. Ditargetkan pada September hingga November tahun 2021 ini semua sudah akan on-air. Ia memastikan proses percepatan pembangunan base transceiver station (BTS) periode 2021-2022 berlangsung lancar.
Penandatanganan Pinjam Pakai Lahan yang terjadi kini, kata Plate, merupakan salah satu wujud hubungan yang sangat baik dengan Pemda di NTT. HHubunganyang baik dengan pemerintah di daerah merupakan prasyarat penting suksesnya pembangunan BTS yang masif ini. Selain akan memperlancar urusan administrasi, pelibatan pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan di daerah juga akan memastikan efektivitas pemanfaatan infrastruktur tersebut.
Proses pembangunan BTS melalui tahapan yang cukup panjang. Dimulai dari perencanaan jaringan secara menyeluruh, pemetaan dan survei lokasi untuk menentukan lokasi BTS, assesment teknis dan non-teknis pemilihan lokasi BTS, perolehan lahan untuk pembangunan lokasi BTS yang akan menghasilkan status ready for construction (RFC), finalisasi perjanjian pinjam pakai lahan (PPL) antara BAKTI Kominfo dan Pemda, pekerjaan konstruksi pembangunan tower dan catu daya listrik, serta pemasangan dan integrasi perangkat telekomunikasi. Melalui BAKTI Kominfo, pemerintah akan menyelesaikan proyek infrastruktur BTS 4G di 7.904 titik lokasi wilayah 3T sepanjang tahun 2021-2022. Pelaksanaannya dibagi dalam 5 paket kontrak dengan mitra penyedia.
Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk dalam skema Kemitraan Paket 2 yang dikerjakan oleh Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data. Di Provinisi Nusa Tenggara Timur, BAKTI Kominfo bakal membangun tambahan BTS 4G di 421 lokasi baru. BTS 4G tersebut akan dibangun di Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 24 lokasi, Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 66 lokasi, Kabupaten Alor sebanyak 33 lokasi, Kabupaten Ende sebanyak 59 lokasi, Kabupaten Kupang sebanyak 24 lokasi, Kabupaten Lembata sebanyak 31 lokasi, Kabupaten Nagekeo sebanyak 1 lokasi, Kabupaten Rote Ndao sebanyak 15 lokasi, Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 3 lokasi, Kabupaten Sumba Tengah sebanyak 21 lokasi, Kabupaten Sumba Timur sebanyak 89 lokasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 15 lokasi, Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 4 lokasi, Kabupaten Manggarai sebanyak 31 lokasi, Kabupaten Sumba Barat sebanyak 4 lokasi, dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 1 lokasi.
Penulis – Arnold Dhae|Editor – Christovao
