DENPASAR, Fajarbadung.com – 3 Organisasi Pembela HAM dan Lingkungan Hidup yakni, Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali (Frontier Bali), Komite Kerja Advokasi Lingkungan (Kekal) Bali, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi Bali) menggelar aksi simbolik “Grubug Agung, Pulihkan Bali dan Indonesia” di depan Monumen Bajra Sadhi, Denpasar Senin 6 Juli 2026.
Grubug Agung dipilih sebagai tema aksi karena keadaan krisis di Bali dan di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini. Isu yang diangkat oleh 3 Organisasi tersebut adalah masalah tata kelola pariwisata yang buruk, yang mengakibatkan industri pariwisata haus lahan dan haus air telah mendegradasi lingkungan hidup.
Buruknya peran negara untuk melindungi pejuang HAM dan Pejuang Lingkungan Hidup, kekerasan terhadap Pejuang Ham dan Lingkungan Hidup, Depresiasi rupiah terhadap dolar AS, dan kenaikan harga BBM Non subsidi
I Wayan Sathya Tirtayasa selaku Sekjen Frontier Bali menjelaskan, aksi ini digelar sebagai respon terhadap berbagai kebijakan pemeritah yang tidak kunjung dituntaskan mulai dari ketidakpastian ekonomi, kenaikan harga BBM, hingga kriminalisasi pejuang Ham dan lingkungan. Serta kerusakan lingkungan akibat kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat.
“Kita lihat bagaimana pemerintah tidak kunjungan memperbaiki situasi ekonomi hingga lingkungan dan ditambah para pejuang ham dan lingkungan justru mendapatkan intimidasi” Ujar Sathya mengenai aksi tersebut.
Lebih lanjut manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Bali, Anak Agung Gede Surya Sentana, S.Fil, menyoroti semakin maraknya kejadian pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap Pejuang HAM dan Pejuang Lingkungan Hidup (Eco Defender), dari perbedaan pendapat.
Sedikitnya, di era pemerintah hari ini dari tahun 2025 hingga tahun 2026 telah terjadi sebanyak 325 kasus kekerasan terhadap pembela HAM dan Pejuang Lingkungan Hidup. “Hal ini menunjukan betapa alerginya pemerintah terhadap kritik fakyat.” tegasnya.
I Made Juli Untung Pratama, S.H., M.Kn. dari KEKAL Bali berpendapat bahwa Bali sudah mengalami masalah dalam Industri Pariwisata yang dinilai telah melampaui daya dukung lingkungan hidup, menjadi faktor utama masalah krisis air dan krisis lahan yang terjadi di Bali “Gubernur Bali harus berani mengambil sikap untuk melakukan moraturium pariwisata Bali” Ucapnya.
Dalam aksi ini diisi dengan teatrikal mengenai kondisi rakyat hari ini dan sebagai bentuk sindiran kepada penguasa yang acap kali membungkam dan mengeluarkan kebijakan yang semena-mena serta ditutup dengan bunyian kulkul bulus sebagai penanda perlawanan rakyat.(FB007)
