DPRD Badung Sepakati RAPBD 2027 Rp12,7 Triliun, Belanja Daerah Dipangkas Rp1,48 Triliun

0
77

MANGUPURA, Fajarbadung.com – DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Kabupaten Badung untuk menyepakati RAPBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (11/11/2026). Dalam pembahasan akhir, belanja daerah mengalami pengurangan sekitar Rp1,48 triliun, sementara pendapatan daerah justru mengalami kenaikan.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti tersebut menyepakati RAPBD 2027 dengan postur anggaran mencapai Rp12,7 triliun lebih.

Wakil Ketua II DPRD Badung I Made Wijaya saat membacakan laporan hasil pembahasan menyampaikan, pendapatan daerah meningkat dari rancangan awal Rp11,634 triliun lebih menjadi Rp11,769 triliun lebih.

Kenaikan tersebut ditopang PAD yang bertambah dari Rp10,904 triliun lebih menjadi Rp10,971 triliun lebih. Sementara pendapatan transfer meningkat dari Rp729,998 miliar lebih menjadi Rp798,014 miliar lebih.

See also  Bupati Badung Dukung Aksi Kolaborasi Hijau, Lestarikan Mangrove Tahura Ngurah Rai untuk Masa Depan

Sebaliknya, belanja daerah turun dari rancangan awal Rp13,379 triliun lebih menjadi Rp11,897 triliun lebih. Penerimaan pembiayaan juga berkurang dari Rp2,614 triliun lebih menjadi Rp935,764 miliar lebih. Dengan perubahan tersebut, pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp127,896 miliar lebih.

“Astungkara, dari hasil pembahasan sampai pada tingkat memberikan persetujuan sekarang kami sudah melaksanakan proses dan tahapan-tahapan dan sudah berjalan dengan baik, tentu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan dasar hukum yang kami sampaikan tadi,” ujar Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti.

Selain RAPBD 2027, rapat paripurna tersebut juga menyepakati tiga Ranperda, yakni penyertaan modal daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, penyertaan modal kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

See also  Bupati Badung Nodya Karya Maligia Punggel di Griya Agung Banjar Aseman

Anom Gumanti menjelaskan, RAPBD 2027 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi. Sementara tiga Ranperda tersebut akan menjalani fasilitasi Pemerintah Provinsi Bali sebelum ditetapkan menjadi Perda.

Ia berharap seluruh tahapan dapat diselesaikan tepat waktu sehingga APBD 2027 bisa diberlakukan sesuai jadwal dan memberikan manfaat bagi masyarakat Badung.

“Astungkara mudah-mudahan dengan APBD 2027 ini tentu yang sangat kami inginkan adalah mampu memberikan asas manfaat bagi masyarakat Badung,” pungkasnya.(FB008).

(Visited 6 times, 5 visits today)