DENPASAR, Fajarbaudng.com -Di tengah pandemi Covid-19 ini, sektor ekonomi dan kesehatan hendaknya menjadi prioritas alokasi anggaran dalam APBD Perubahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020. Selain itu, alokasi anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos) juga harus meningkat untuk mengembalikan daya beli masyarakat sekaligus membuat perputaran ekonomi menjadi lebih baik.
Hal ini disampaikan Fraksi Gabungan NasDem, PSI dan Hanura DPRD Bali saat menyampaikan pandangan Umum terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020, dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (10/8/2020).
“Hal yang tak boleh dilupakan lainnya adalah peningkatan jumlah Bansos. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini harus sejalan dan mendapat dukungan di daerah, karena maksud dari bansos-bansos ini adalah mengembalikan daya beli masyarakat sekaligus membuat perputaran ekonomi yang lebih baik,” kata juru bicara Fraksi gabungan NasDem, PSI dan Hanura Grace Anastasia Surya Widjaja.
Pada kesempatan itu, Fraksi Gabungan NasDem, PSI dan Hanura juga meminta penjelasan Gubernur Bali Wayan Koster, yang pada sidang paripurna sebelumnya menyebutkan bahwa Bansos bagi anggota DPRD Provinsi Bali pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 diambil dari APBD Induk Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021. Terminologi “Bansos” yang disebutkan Fraksi Gabungan NasDem, PSI dan Hanura ini maksudnya adalah Hibah untuk masyarakat yang difasilitasi anggota DPRD Provinsi Bali.
“Belum dijelaskan oleh Saudara Gubernur bagaimana mekanisme yang dirancang pada Tahun Anggaran 2021,” kata Grace.
Terlepas dari soal mekanismenya, disebutkan Grace, Fraksi Gabungan pada intinya mendukung adanya alokasi dana hibah yang difasilitasi anggota Dewan pada APBD Perubahan Tahun 2020.
“Kami menyambut langkah ini, karena sebagaimana kita ketahui pada masa pandemik Covid-19, justru tidak ideal jika Bansos dipangkas. Karena peran Bansos ini sangat penting, sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi,” jelas Grace.
Lebih lanjut Politikus PSI ini menjelaskan, daya beli masyarakat harus digenjot terutama pada bulan Juli, Agustus dan September 2020. “Pasalnya, jika pada Triwulan III-2020 ini pertumbuhan ekonomi Bali masih minus,
niscaya kita secara resmi berada dalam situasi resesi. Hal ini tentu akan semakin menyulitkan Bali yang saat ini mengalami kontraksi ekonomi lebih besar dibandingkan kontraksi nasional,” kata Grace.
Tak hanya soal dana hibah pada APBD perubahan 2020, Fraksi Gabungan NasDem, PSI dan Hanura juga meminta gubernur untuk memastikan alokasi dana hibah yang difasilitasi anggota Dewan pada APBD induk Tahun 2021.
“Besaran bansos bagi dewan untuk Tahun Anggaran 2021 juga harus dipastikan, mengingat dampak pandemi diperkirakan tidak akan tuntas tahun ini. Artinya, penyaluran bansos dari dewan kepada masyarakat juga masih akan besar untuk tahun mendatang,” jelas Grace.(Axelle Dae).
