JAKARTA, Fajarbadung.com – Sejumlah perwakilan dari Dewan Pengurus Nasional Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-Nakes Indonesia (DPN FKHN Indonesia) diterima langsung oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (22/9). Para tenaga kesehatan (nakes) ini menyampaikan aspirasi mereka terkait pengangkatan status honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Dua hingga tiga tahun belakangan ini menjadi tahun berat bagi kami sebagai tenaga nakes. Tidak sedikit teman-teman nakes ini kehilangan anggota keluarganya. Semoga ada kebijakan dari pemerintah untuk mengangkat kami menjadi tenaga ASN,” kata Ketua FKHN Indonesia, Sefri Latifan.
Sefri menambahkan, sebanyak 70% nakes di Indonesia masih tercatat berstatus non-ASN. Ini artinya upaya penanganan COVID-19 di Indonesia sebagian besar adalah karena jasa besar tenaga nakes non-ASN.
“Poin tuntutan kami adalah pemerintah membuatkan PP khusus yang mengatur nakes dan non-nakes yang bekerja di faskes dan yang statusnya masih non-ASN, agar mendapatkan prioritas dalam rekrutmen ASN yang dibuka oleh Kemen-PANRB,” imbuhnya.
Menerima audiensi ini, Tenaga Ahli KSP Ngatoilah dan Yusuf Hakim Gumilang mengatakan bahwa pemerintah sangat terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat, tidak terkecuali para nakes. KSP pun akan meneruskan pesan ini kepada Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko untuk kemudian disampaikan kepada Presiden Joko Widodo langsung.
“Terima kasih atas kedatangan para nakes di Kantor Staf Presiden dan pemerintah tentu sangat berterima kasih kepada para nakes yang telah bekerja menangani pandemi di Indonesia. Apa yang telah disampaikan akan diteruskan kepada Kepala Staf Kepresidenan,” kata Tenaga Ahli KSP, Ngatoilah.
Selain itu, masukan dari para nakes juga akan disuarakan dalam rapat terbatas terkait manajemen aparatur sipil negara bersama Presiden Joko Widodo.
Sebelum 11 perwakilan FKHN ini diterima oleh KSP, sekitar 1.010 massa nakes dan non-nakes honorer dari 19 provinsi se-Indonesia menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (22/9) pagi.
Pemerintah pun telah berkomitmen untuk mempercepat dan memperkuat akurasi pendataan tenaga non-ASN sektor kesehatan, sehingga penanganan tenaga non-ASN ini bisa segera dituntaskan.
“Pemerintah akan selalu berusaha untuk mendengar dan pintu KSP akan selalu terbuka menerima kehadiran masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya, termasuk para nakes. Apalagi salah satu fokus Presiden Joko Widodo adalah terkait dengan SDM. Kesejahteraan nakes tentu menjadi faktor pendukung utama pembentukan SDM berkualitas di Indonesia,” imbuh Yusuf Hakim Gumilang, Tenaga Ahli KSP.**Chris
