MANGUPURA, FAJAR BADUNG – Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja (DPD FSP) Bali menggelar acara Musyawarah Daerah (Musda) ke-4 di Ruang Sidang Madya Gosana Lantai III Gedung DPRD Kabupaten Badung, Jumat, 9 Desember 2022. Kegiatan tersebut mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Sunarta.
“Kami selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Badung sangat mendukung kegiatan-kegiatan apapun, yang dilakukan masyarakat Kabupaten Badung dan Bali ,” kata Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung I Wayan Suyasa, sembari mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Badung, dalam hal ini Sekretariat Dewan untuk memfasilitasi kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) FSP Bali Kabupaten Badung yang diselenggarakan untuk keempat kalinya di Kabupaten Badung.
“Karena bagaimanapun, tempatnya sudah diberikan dan fasilitas lainnya, termasuk konsumsi sudah diberikan, tentunya kami dari pekerja yang merupakan organisasi buruh diperhatikan, minimal difasilitasi tempat dan konsumsi,” kata Wayan Suyasa yang juga selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja (DPD FSP) Bali Kabupaten Badung.
Menurut Wayan Suyasa, Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali merasa diapresiasi terkait tempat pelaksanaan Musda ke-4 ini.
Oleh karena itu, pihaknya juga mengundang seluruh stakeholder, baik sahabat di Serikat Pekerja maupun pengusaha dalam hal ini Apindo dan pemerintah.
“Jangan sepelekan buruh ataupun pekerja, jika betul-betul melaksanakan haknya, misalnya menuntut haknya turun ke jalan melaksanakan demo, itu Undang-Undang memberikan izin. Tapi, disisi lain, kami tetap mengedepankan dialog, karena kita harus jaga Bali ini agar tetap aman dan kondusif,” papar Suyasa.
Kita perlu bergandengan tangan dengan berbagai pihak untuk memperhatikan nasib buruh, karena buruh merupakan aset di masing-masing perusahaannya.
Disebutkan, selama ini konotasi buruh dalam perjuangan selalu kandas dan kalah, apalagi dibekingi dalam proses hukum. Mengingat, buruh atau pekerja minim budget, apalagi berada dalam posisi tertindas dan patut dibela. Makanya, Wayan Suyasa berkeinginan mengumpulkan orang-orang yang memiliki kualitas inteigensi yang baik untuk bisa membantu perjuangan buruh secara sukarela.
Terkait dengan kasus di Hotel Wina yang ternyata mem-PHK-kan para pekerja dan pensiun yang tidak layak, sehingga pihaknya tetap berusaha agar para pekerja teta mendapatkan hak-haknya. Kita bela, dalam arti bukan kebablasan, tapi membantu, minimal mengetuk hati para pengusaha agar memenuhi hak-hak para pekerjanya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa yang mewakili Bupati Badung turut menghadiri kegiatan sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Daerah (Musda) IV Federasi Serikat Pekerja Bali.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, Sekda Adi Arnawa sangat mensupport pelaksanaan kegiatan Musda IV ini, karena bagaimanapun Federasi Serikat Pekerja ini memiliki posisi yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan pariwisata di Bali.
Terlebih lagi, diketahui bersama, bahwa Kabupaten Badung yang paling terdampak kecipratan kue pariwisata di Bali.
“Kalau sektor pariwisata, tentu tidak bisa dilepaskan kontribusi yang nyata dari para pekerja. Oleh karena itu, maka kami mendorong pelaksanaan Musda ini. Mudah-mudahan melalui kegiatan Musda ini akan bisa menghasilkan suatu produk-produk dan terobosan, dalam menjaga hasil pariwisata yang sustainable di Bali dan Badung. Demikian pula, bagaimana untuk memperjuangkan para pekerja ini, khususnya kesehatan pekerja dan keluarganya. Nah, hal ini yang saya harapkan dari pelaksanaan Musda FSP Bali ini,” sebutnya.***ch
