MANGUPURA, Fajarbadung.com – Ketua DPRD Badung Putu Parwata mendorong agar pembangunan jalan lingkar selatan Kabupaten Badung segera direalisasikan. Hal ini disampaikan Parwata usai menerima audiensi dengan Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Investasi Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kemenkeu Brahmantio Istiyoso, serta beberapa pejabat lain dari Dinas PUPR di Kantor DPRD Badung, Rabu (6/4/2022).
“Hari ini jadwal audiensi dengan Dirjen Keuangan terkait untuk membicarakan tentang jalan lingkar Selatan Kabupaten Badung. Sudah diskusi dengan baik dan terbuka. Ada beberapa kendala yang dihadapi namun bisa diatasi. Setelah melakukan kajian dan analisa, kendala itu bisa diatasi dengan beberapa strategi oleh PUPR,” ujarnya.
Beberapa strategi itu bisa dilakukan oleh BII dan PT SMI selaku pengembang. Kendala yang dihadapi adalah biaya pembebasan lahan senilai Rp 800 miliar lebih. Sementara kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi. Namun melihat indikator-indikator yang terjadi sekarang ini dengan dibuatnya surat dari Menteri Kesehatan bahwa sejak tanggal 5 April ini para pelaku perjalanan tidak lagi ditest PCR dan antigen. Ini akan terjadi sampai liburan Desember tahun 2022 ini. Diprediksi kenaikan tingkat kunjungan wisatawan akan mencapai 87%. “Dengan demikian, 80% sumber pendapatan akan terpenuhi dari sektor pariwisata,” ujarnya.
Sebelumnya, PAD yang ditetapkan oleh Kabupaten Badung di tahun 2022 ini sebanyak Rp 1,7 triliun dengan asumsi ini hanya biasa-biasa saja. Namun sekarang sudah naik kunjungan wisata, sehingga akan terjadi kenaikan pendapatan daerah. “Oleh karena itu pemerintah tidak usah ragu-ragu, takut. Sementara dari Menteri Keuangan menyampaikan itu ada beberapa strategi, yang bisa dilakukan. Kita tidak perlu mengeluarkan uang miliaran tapi cukup dengan istilahnya kita melakukan sounding market kepada siapa yang nanti melaksanakan pekerjaan itu. Tapi hitungannya pasti akan terjadi pembengkakan pembayaran. Inilah yang harus kita yakinkan, seberapa kemampuan kita, beberapa analisis yang kita harus lakukanlah, analisis pendapatan daerah, analisis kebutuhan daerah, dan sebagainya. Kami akan mengkaji berdasarkan usulan dari pemerintah. Pada prinsipnya, karena ini merupakan program strategis Bupati Badung yang sudah disampaikan dalam RPMJD, kemudian yang disampaikan ke public dan ini merupakan satu destinasi yang menarik nanti dengan jalan lingkar selatan yang akan bisa tumbuh lagi ekonomi, pendapatan naik,” ujarnya.
Solusi yang ditawarkan dari Kementerian Keuangan adalah biaya pembebasan lahan dimasukan dalam biaya konstruksi pekerjaan jalan. Semuanya ditanggung pengembang. Nanti Pemda bayar melalui angsuran. “Jadi kalau ini dimasukkan, berapa angsurannya, berapa sebaiknya dilakukan. Secara prinsipnya kami di lembaga DPR ini, berdasarkan masukan kawan-kawan sangat mendorong proyek ini segera dapat direalisasikan karena ini merupakan kebutuhan dan ini memberikan dorongan positif buat ekonomi dan pariwisata di Badung dan Bali pada umumnya,” ujarnya. Semuanya mesti dihitung dengan matang.
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Investasi Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kemenkeu Brahmantio Istiyoso mengatakan, amanat dari Menteri Keuangan agar proyek tersebut segera direalisasikan. “Hari ini kami berkunjung ke DPRD Badung, Bupati Badung dan jajarannya untuk melaksanakan tugas amanat dari Menteri Keuangan, untuk membantu semaksimal mungkin Bali dalam recovery ekonomi. Karena dampak salah satu yang sudah ada project-nya sudah berjalan hampir 2 tahun adalah menyiapkan project tingkat kesehatan Kemudian kami mendapatkan info bahwa ada masalah dana pembebasan tanah yang belum tersedia. Kita sedang mendiskusikan langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk masalah ini,” ujarnya. Mereka melihat minat investor cukup tinggi. Apakah bisa biaya pembebasa lahan dijadikan satu dengan biaya investasi sehingga lelangnya akan kompetitif. Ini yang harus disiapkan pemerintah lebih awal, sehingga Badung bisa segera take off dari keterpurukan yang ada.
Editor|Arnold Dhae
