Dewan Badung Sepakati 4 Raperda, Rancangan KUA-PPAS Badung 2024 dan Rekomendasi Persetujuan Hibah Tanah

0
76
Dewan Badung Sepakati 4 Raperda, Rancangan KUA-PPAS Badung 2024 dan Rekomendasi Persetujuan Hibah Tanah

MANGUPURA, Fajarbadung.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna yang membahas sekaligus menetapkan 4 Raperda atau Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Badung Tahun 2024 di Ruang Rapat Gosana II Lantai II Sekretariat DPRD Badung, Senin, 24 Juli 2023.

Rapat paripurna internal dipimpin langsung Ketua DPRD Badung Putu Parwata dan didampingi Wakil Ketua II Made Sunarta serta dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD Badung.

Dalam kesempatan tersebut, Putu Parwata menyampaikan, bahwa Rapat Paripurna tersebut menetapkan 4 Raperda yang meliputi Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Badung Tahun Anggaran 2022, Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kerjasama Daerah, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Badung Tahun 2023-2043 dan Raperda Inovasi Daerah serta Rancangan KUA-PPAS Kabupaten Badung Tahun 2024. “Itu ada beberapa Raperda yang akan ditetapkan pada pengambilan keputusan Sidang Paripurna bersama-sama dengan Pemerintah besok pukul 10 pagi,” terangnya.

Pada hari ini, pihaknya melakukan Rapat Paripurna terhadap kesepakatan Raperda-Raperda yang telah masuk dan akan ditetapkan antara Pemerintah Badung dengan DPRD Badung.

See also  Penjabat Gubernur Sampaikan Jawaban Terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda ABPD 2024 dan Ranperda Pajak Retribusi

“Jadi, kita akan melakukan pembahasan secara Paripurna dan hari ini, kita menetapkan dan menyepakati Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022. Kemudian, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang kerjasama daerah. Kemudian, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Badung Tahun 2023-2043. Kemudian, kita menyepakati Raperda tentang Inovasi Daerah,” paparnya.

Selain itu, DPRD Badung juga menetapkan dan menyetujui Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 yang akan ditandatangani bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Badung.

Bahkan, pihaknya juga menyepakati rekomendasi persetujuan Hibah Tanah kepada Desa Sembung Mengwi dan rekomendasi Hibah kepada Kota Denpasar dari pengajuan Kota Denpasar 14 bidang yang diajukan.

Namun, berdasarkan pertimbangan dari seluruh alat kelengkapan Dewan dan Fraksi-Fraksi, termasuk Pimpinan dan Sekda Badung, maka disepakati 11 bidang yang dihibahkan kepada Kota Denpasar. Untuk 11 bidang yang diizinkan itu, ada perinciannya yang nanti dijelaskan lebih lanjut. “Kita perkecualikan, yaitu Lapangan Lumintang, kita tidak hibahkan, tetapi kita pinjam pakaikan. Kemudian, Gedung yang berada di Pulau Beliton tidak kita hibahkan dan Gedung Cipta Karya kita tidak hibahkan serta Gedung ex Dinas Pendidikan kita juga tidak hibahkan,” rincinya.

See also  Partisipasi Personil Polres Klungkung Laksanakan Bali Resik Sampah Plastik

Namun, untuk Lapangan Lumintang, pihaknya memberikan pinjam pakai sesuai dengan peruntukannya sebagai Taman Kota.

Hal tersebut dilakukan sesuai hasil Rapat Paripurna, dengan pertimbangan terjadi kesepakatan bersama, yang menjadikan Taman Kota dengan ciri khasnya berupa Lapangan Lumintang supaya dilestarikan, agar tetap menjadi aset Pemerintah Kabupaten Badung.

Beberapa bidang yang tidak dihibahkan, karena pihaknya akan melihat perkembangan Badung kedepan dengan banyaknya aset yang perlu dimanfaatkan untuk kepentingan Kabupaten Badung.

Oleh karena itu, DPRD Badung mempertimbangkan dengan matang sehingga Badung nantinya dalam pengembangan inovasi dan aset-asetnya diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mengingat, kedepannya kebutuhan masyarakat lebih tinggi nantinya yang memerlukan beberapa potensi dan aset yang memang harus dikelola secara produktif dan dapat dikembalikan untuk masyarakat.

See also  Cak Imin Mengaku Anak Politik Dari Megawati Dan Surya Paloh

Untuk itu, lanjutnya banyak hal yang memang harus dipertimbangkan, sehingga sumber pendapatan Badung yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah diantaranya nanti dari aset juga bisa dimaksimalkan.

Mengingat, investasi juga bisa berkembang, maka pihak DPRD Badung membuat Rencana Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Aset Daerah yang sudah diusulkan serta sudah memproses Raperda tentang Inovasi Daerah. “Nah, itulah kesepakatan dalam Rapat Paripurna pada siang hari ini dan rekomendasi sudah kami tanda tangani,” pungkasnya.*Chris

 

(Visited 5 times, 1 visits today)