DENPASAR, FAJARBADUNG.COM – Wabah Covid-19 mengguncang semua sektor. Termasuk salah satunya sektor pariwisata. Bali yang bergantung pada sektor pariwisata tak luput dari dampak buruk pandemi yang belum tahu kapan akan berakhir. Semua pihak utamanya pemerintah kini tengah mencari cara bagaimana mengatasi masalah ini. Berangkat dari kesadaran yang sama, Perhimpunan Jurnalis (Pena) NTT-Bali menggelar diskusi pariwisata, pada Sabtu (28/11) di Warung Dapur Alam, Sanur.
Dalam diskusi yang menghadirkan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Ardana Sukawati dan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali, Trisno Nugroho sebagai pembicara mengangkat tema Quo Vadis Pariwisata Bali. Tema ini diambil untuk mengetahui ke mana arah pariwisata Bali ke depan.
Kehadiran Wakil Gubernur Bali sebagai perwakilan pemerintah daerah yang juga merupakan tokoh pariwisataBali dan Kepala BI Perwakilan Bali sebagai pembicara utama dalam diskusi ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau jawaban atas pertanyaan itu.
Ketua Pena NTT-Bali, Igo Kleden yang dikonfirmasi disela kegiatan diskusi, pada Sabtu (28/11) mengungkapkan ada banyak hal yang perlu dicarikan solusi bersama terkait masalah pariwisata ini. Bali selama ini telah menjadi destinasi wisata internasional dengan berbagai predikat ‘super’ yang melekat padanya. Berbagai penghargaan pun telah disandangnya. Namun ternyata Bali juga menyimpan segudang problem yang tak pernah dipecahkan secara tuntas, dan bisa berpotensi ditinggalkan oleh wisatawan di masa datang.
“Pandemi Covid-19 menyadarkan kita bahwa Bali perlu ‘diselamatkan’ dan harus merebut kembali kejayaannya sebagai destinasi favorit di masa depan,” tutur wartawan senior yang terpilih menjadi Ketua Pena NTT-Bali periode 2020-2023 ini.
Menyadari Bali perlu berbenah guna memasuki era baru pariwisata dengan kenormalan baru ungkap Igo, maka Pena NTT-Bali menyampaikan resolusi kepada pemerintahan Provinsi Bali.
Pertama,muliakan wisatawan domestik. Igo berharap agar lebih gencar promosikan pariwisata untuk segmen domestik. Kedua,siapkan rumah sakit khusus Infeksi. Tujuannya agar saat segmen pariwisata mancanegara dibuka kembali tidak ada kekhawatiran dari wisatawan terhadap pandemi Covid-19.
Ketiga,ada sinergitas yang baik antara Pemprov dengan pelaku pariwisata untuk mematangkan dan merealisasikan strategi travel bubble untuk membuka gerbang pariwisata bagi negara lain dengan kerja sama khusus yang bersifat resiprokal (setara).
Keempat,memiliki pusat data pariwisata Bali. Bali Tourism Board (BTB) atau GIPI didorong agar mendirikan pusat data pariwisata Bali. Dengan demikian setiap kebijakan atau keputusan tentang pariwisata Bali selalu berbasis data.”Misalnyatentangjumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal, spending money, wisata minat khusus, profil wisatawan per negara, umur, minat khusus dll,” tutur Igo.
Kelima,Pemprov Bali dan Pemkab/Pemkot di Bali harus membantu asosiasi, di luar PHRI guna mendapatkan hibah pariwisata dari pemerintah pusat (bukan hanya hotel dan restoran). Hibah ini juga diharapkan bisa dirasakan oleh parakaryawan hotel dan restoran serta sektor lainnya.
Keenam,memiliki dana cadangan. Pemerintah harus memikirkan contingency fund yang bisa dimanfaatkan sewaktu-waktu dalam kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 ini. Ketujuh,pariwisata dibangun untukBali bukan Bali untuk pariwisata. Dalam hal ini perkuat pariwisata Bali berbasis budaya.
Kedelapan,kembalikan dana promosi pariwisata Bali yang sempat ‘hilang’ selama 10 tahun terakhir. Meski pariwisata Bali sudah sangat terkenal namun tetap memerlukan promosijika tak mau kalah dari kompetitor. Dan kesembilan,perlu penataan destinasi. Pemilik, pengelola dan karyawan DTW, hotel, restoran, industri wisata lainnya dan sarana penunjang pariwisata di Bali harus mematuhi protokol khusus di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yakni kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ramah lingkungan (cleanliness, health, safety, Environment atau disingkat CHSE).
“Diharapkan diskusi yang diikuti oleh para tokoh pariwisata dan para pemangku kebijakan ini dapat memberikan arah kemana pariwisata Bali ke depan. Sembilan resolusi yang ditawarkan oleh Pena NTT-Bali ini kiranya dapat dipertimbangkan untuk dituangkan dalam kebijakan pariwisata Bali ke depan,” harap Igo. ***
Editor – Christovao Vinhas
