DPRD Badung Raker Bersama Sejumlah OPD Dorong Percepat Eksekusi Program Pro Rakyat

0
22
Ketua DPRD Badung, Putu Parwata ketika rapat kerja dengan sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Badung. FOTO-IST.

MANGUPURA, FAJAR BADUNG – Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata menggelar Rapat Kerja bersama sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Badung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor DPRD Kabupaten Badung, Rabu, 18 Januari 2023.

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Badung dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung beserta Sekretaris dan Kepala Bidang. Rapat kerja dimaksud untuk  membahas Program Kegiatan Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2023.

“Seperti apa yang menjadi arahan Bupati Bandung, kami di DPRD Badung juga harus melakukan Rapat Koordinasi ke seluruh OPD yang ada di Kabupaten Badung, karena anggaran kita sudah tetapkan. Anggaran kita sekarang ini adalah Rp 6 Trilyun 66 Milyar. Itu semua dijabarkan oleh setiap OPD,” kata Putu Parwata.

See also  Bupati Giri Prasta Ingatkan Masyarakat Petang untuk Terus Giatkan Semangat Gotong Royong

Untuk mempercepat pelaksanaan program yang direncanakan oleh masing-masing OPD maka   selaku Ketua DPRD Badung kami melakukan Rapat Koordinasi untuk mempertegas belanja modal yang telah dituangkan oleh PUPR. Demikian pula dengan dana hibah yang sudah dikeluarkan, agar segera dieksekusi dan program prioritas untuk pembangunan jalan, jembatan, drainase dan destinasi wisata lainnya, agar segera didorong untuk diperbaiki.

“Jadi, ini perintah dari Bupati Badung, agar infrastruktur pariwisata Badung segera dituntaskan,” tegas Putu Parwata.

Menurut Putu Parwata, masalah infrastruktur segera diselesaikan dan dieksekusi di APBD tahun 2023. Hal tersebut, dimulai dengan pembangunan fisik, paling lambat bulan Pebruari 2023.

“Inilah yang kita dorong. Nah, seperti tadi, bagaimana BPBD bekerja cepat. Dia katakan, pak alatnya ngak ada, pak. Pak, mobil ngak ada pak. Bensinnya ngak ada. Jadi, nanti tidak ada lagi hal-hal yang kecil menghambat program kerja, sehingga harus segera dituntaskan. Kalau memang ada anggaran yang kita geser, ya kita geser anggaran dan kalau memang harus ada tambahan bensin, kita kasih bensin,” terangnya.

See also  Polres Badung Tingkatkan KRYD Jelang Natal Dan Tahun Baru

Hal ini dilakukan, imbuhnya, supaya  pelaksanaan APBD melalui program-program yang memang diharapkan masyarakat segera dieksekusi dan terealisasi.

“Besok akan dilanjutkan lagi tentang pariwisata dan yang lain-lainnya. Hal ini dilakukan dengan sinergi, sehingga input-input yang kita dapatkan ini, kita uraikan dalam kebijakan yang kita miliki, kita dorong kedalam sebuah peraturan dan kita lakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok DPRD Kabupaten Badung,” jelas Putu Parwata.

Untuk itu, pihaknya melakukan berbagai terobosan untuk mencari solusi atas permasalahan seperti di Tibubeneng, pihaknya akan membuat pembebasan lahan untuk membuat pemecah arus. Kemudian, drainase akan dilakukan, dengan membuatkan drainase. Bila perlu, drainasenya plat untuk memperluas arus jalan.

See also  Badung Mulai Koordinasi Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Daerah, Pasca Terbitnya UU Cipta Kerja

“Itu akan kita lakukan di Batubelig, Tibubeneng, Canggu, Pererenan dan di jalan-jalan utama,” paparnya.

Oleh karena itu, Putu Parwata meminta BPBD Badung melakukan pengawasan. Terkait Gatsu ke barat, Putu Parwata menilai pihaknya akan berkoordinasi dengan Provinsi untuk diteruskan ke Canggu, sehingga tidak terjadi kemacetan, untuk pemecahan arus ke kawasan Dalung.

“Kalau untuk pemecah arus ditargetkan tahun 2023. Tapi, untuk pembebasan lahan dan pengaturan lahan sudah ada, sekitar Rp 50 Milyar untuk di 2023,” pungkasnya.***christ

(Visited 1 times, 1 visits today)