Fraksi ini juga mendorong pemerintah melakukan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah di satu sisi, dan perlu dilakukan peningkatan efisiensi belanja operasi sehingga indeks benefit/cost ratio dapat lebih ditingkatkan pada tahun berikutnya.
“Pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas perencanaan agar seluruh belanja pemerintah daerah dilaksanakan secara terukur, terarah, bermanfaat dan akuntabel sehingga terhindar dari inefisiensi agar sesuai dengan prinsip good governance dan clean government,” ujarnya.
Fraksi Badung Gede juga menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap belanja tidak terduga agar pemanfaatan dana tersebut benar-benar diarahkan pada situasi dan kondisi yang bersifat force majeure. Berikutnya, fraksi dengan 4 anggota Dewan ini mendorong perlu dilakukan pemantapan manajemen perencanaan proyek baik fisik maupun nonfisik, demikian juga pelaksanaan tender proyek agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyelesaiannya.
Fraksi Badung Gede meminta pemerintah daerah dalam APBD perlu menetapkan sejumlah indikator kesejahteraan yang akan dicapai yaitu tingkat kemiskinan, gini ratio, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan indek pembangunan manusia (IPM).
