“Untuk itu, kami harapkan pemerintah daerah perlu menetapkan perkiraan capaian nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) pada tahun berikutnya yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani/nelayan, sebagai bagian dari upaya membangun kedaulatan pangan Indonesia,” katanya.
Sementara di bidang kesehatan, Fraksi Badung Gede memberikan apresiasi kepada pemerintah atas berbagai upaya yang dilakukan untuk tetap membayarkan tanggungan BPJS kelas III bagi masyarakat Badung dalam situasi pandemi covid-19. “Kami mendorong pemerintah daerah memastikan layanan yang terbaik diberikan oleh penyelenggara fasilitras kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan sehingga dapat diminimalisir keluhan peserta dalam mendapatkan layanan dari rumah sakit,” ungkapnya.
Fraksi Badung Gede juga mendorong pemerintah agar memprioritaskan pemberian hibah pada masyarakat yang pembangunannya masih belum tuntas sebagai dampak pandemi covid-19 seperti balai banjar adat yang belum selesai serta pembangunan tempat ibadah yang juga belum selesai. Selanjutnya, Fraksi Badung Gede meminta penyertaan modal pada perumda-perumda Kabupaten Badung dan di Bank BPD Bali dapat direalisasikan sesuai target. Hal ini karena deviden yang diperoleh dari BPD sangat signifikan dalam membantu penerimaan APBD Badung.
Walau memberikan sejumlah catatan, Fraksi Badung Gede sependapat bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021 dapat dijadikan Peraturan Daerah Kabupaten Badung. “Kami sependapat dan bisa dijadikan peraturan daerah,” ujarnya. ***christ
