MANGUPURA, FAJARBADUNG.COM – Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM kini telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Hal itu telah terbukti saat Indonesia dilanda covid 19. UMKM mampu menopang perekonomian meski harus terus menerus dibenahi.
Nah, kali ini Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Badung menginisiasi sebuah seminar yang bermaksud ingin mempertemukan pelaku UMKM dengan sejumlah pihak agar UMKM yang dikelola oleh masyarakat dapat berkembang dan diterima oleh pasar.
HIPMI Badung kemudian menggelar seminar dengan topik Sosialisasi Standarisasi dan Kesesuaian bagi UMKM dalam Rangka Peningkatan Akreditasi di Hotel Made, Mengwi, Badung, pada Jumat, 8 November 2024.
Seminar yang diikuti lebih dari 200 pelaku UMKM ini menghadirkan sejumlah narasumber dan tokoh seperti Gde Sumarjaya Linggih – Anggota Komisi VI DPR RI, Sigit Wijatmiko – Pranata Humas Ahli Muda BSN, Ketua HIPMI BALI – Agung Bagus Pratiksa Linggih, Komang Riska Yulia Utami dari Permodalan Nasional Madani (PNM), Desak Ketut Suwartini dari Bank Mandiri, Leo Agung Puri Bowo Laksnono dari Tokopedia (digital marketing), Ketua HIPMI Badung – I Made Agus Hermanta serta dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab Badungm, DPMPTSP Kab Badung dan Kadin Kabupaten Badung.
Pengelolaan UMKM dengan lisensi Standar Nasional Indonesia (SNI) akan semakin menguatkan sudut pandang konsumen, khususnya dalam memilih produk untuk dibeli.
Gde Sumarjaya Linggih, anggota DPR RI Komisi VI yang ditemui di arena seminar mengungkapkan keberadaan UMKM makin tumbuh pesat di masyarakat. Hal ini seiring perubahan cara menjual masyarakat, tidak hanya lewat toko tetapi memanfaatkan cara jual online. Dampaknya, pasar jangkauan produk UMKM menjadi lebih luas. Namun demikian, produk yang dijual harus berkualitas, layanan cepat, sehingga konsumen merasa terlayani dengan baik.
“Kita ketahui bahwa UMKM biasanya terkendala di permodalan dan pemasaran. Maka lewat permodalan Madani ini akan menambah modal tanpa jaminan dengan tanggung renteng, kepada para pemula atau UMKM. Kita juga ajak BSN agar legal lewat Badan Standardisasi Nasional (BSN). Mereka bisa mendaftarkan produknya, sehingga memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), dan juga memperoleh Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat dalam membeli produk ber-SNI,” ujar Gede Sumarjaya Linggih.
Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer juga mengungkapkan dalam mempertemukan pelaku UMKM yang sudah memiliki produk, ada persoalan di permodalan. Karena itu kita mengajak Bank Mandiri dalam upaya menjembatani permodalan pelaku UMKM.
“Banyak pelaku UMKM yang sudah mulai berusaha, produknya laris, mereka perlu biaya untuk menambah modal. Beda dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) itu harus minimal dua tahun usahanya. Namun, ini UMKM yang perlu modal lagi karena produknya laris dibantu lewat Bank Mandiri. Maka itu, lewat seminar ini bisa muncul pelaku UMKM baru, sehingga masyarakat Bali tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua HIPMI Badung, I Made Agus Hermanta menegaskan bahwa pertemuan dengan tajuk Sosialisasi Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian bagi UMKM ini bertujuan untuk memberikan pengalaman sekaligus bertukar pikiran dengan pelaku UMKM.
“Tentunya pertemuan ini bermanfaat untuk UMKM Badung, sehingga BPC HIPMI Badung dapat lebih menjembatani UMKM dan BSN. Mereka dapat mengetahui untuk mensertifikasi produk dan jasanya, sehingga dapat bersaing di pasaran. Masalah ditemukan adalah permodalan tentu nanti akan dicarikan jalan keluarnya, termasuk soal pemasarannya. Kami di sini menghadirkan Tokopedia juga, agar mereka bisa memasarkan produknya secara digital,” tegasnya.
Kehadiran BSN juga semoga membantu.
“Kami membuka jalan UMKM bertemu dengan BSN supaya mampu segera mensertifikasikan produknya. Memang sebelumnya saat COVID-19 banyak UMKM yang fokus kepada pemasaran, sekarang kami coba ajak untuk sertifikasi termasuk jika ada kendala administrasi di dalamnya untuk dapat diselesaikan,” tandasnya. ***