Oleh: Arnoldus Dhae, S.Fil
Suatu siang di sebuah kantin kecil dalam komplek Kantor Pengadilan Negeri Denpasar. Seorang wanita paruh baya menegur saya yang hendak memesan beberapa makanan ringan. Dia memandang saya dengan muka penuh heran dan sedih, memelas. Saya juga heran kenapa hari itu wanita parubaya ini melihat saya dengan ekspresi yang berbeda. Padahal kantin tersebut menjadi langganan saya setiap kali meliput di Pengadilan Negeri Denpasar. Dua wanita parubaya itu sudah lama kenal, dan mereka mengenal saya dengan baik karena memesan makanan yang spesial dengan porsi jumbo. Tapi di hari itu, Jumat 6 Februari 2026, mereka seolah-olah sudah tidak mengenal saya lagi. Setelah lama menata wajah saya, kemudian keluar kalimat dari mulut salah satu dari mereka. “Kamu orang NTT koq tega benar. Miskinnya kebangetan. Masa hanya buku dan pena untuk anak ngga bisa diatasi. Kasihan banget. Saat itu dimana tetangganya, dimana sanak saudaranya, sampai anak ngga berdosa memilih jalan untuk akhiri hidupnya di pohon cengkeh. NTT miskin sekali, sampai segitunya”.
Saat itu saya hanya bisa tersenyum getir. Ada rasa marah, jengkel, campur aduk. Saya hanya bisa diam terpaku. Rencana makan batal. Sudah kenyang duluan dengan ocehan yang menyayat hati dan jiwa. Semiskin itu kah kampung halamanku. Bisa benar. Bisa salah. Lama aku terdiam dengan sedikit rasa protes dalam hati tapi tidak saya ungkapkan di hadapan kedua wanita parubaya itu. Kenapa kedua wanita parubaya itu langsung menyimpulkan bahwa NTT itu miskin. Saya memahaminya. Kedua wanita parubaya yang secara pendidikan mungkin hanya lulusan sekolah dasar atau sejenisnya. Lalu dari mana mereka paham soal kasus Bundir di Ngada. Sudah pasti diperoleh melalui media, baik media mainstream seperti cetak, online, televisi, radio maupun berbagai platform media sosial Facebook, Instagram, Tiktok, Line, dan sejenisnya.
Kasus kematian dengan cara bunuh diri yang dilakukan almarhum YBR di Jerebuu Ngada, Flores, NTT dalam sekejap dan singkat mendunia. Seluruh ruang digital atau dunia maya dipenuhi oleh informasi, komentar, kemarahan, kekesalan, kesedihan dan sebagainya. Semua berkomentar. Artis, politisi, birokrat, nitizen, youtuber, semua berkomentar tanpa henti. Dan saya amati, semua komentar itu selalu menyimpulkan baik langsung maupun tidak langsung mengatakan bahwa NTT itu adalah provinsi dengan kemiskinan yang ekstrim. Suka tidak suka, itu adalah kesimpulan yang disusun dari premis premis narasi yang sangat tidak seimbang. Akibatnya NTT terstigma secara sempurna menjadi provinsi dengan kemiskinan ekstrim.
Kasus YBR di Ngada tidak hanya memantik empati publik, tetapi juga membuka kembali satu persoalan lama yang tak pernah benar-benar selesai yaknk stigma bahwa NTT itu identik dengan kemiskinan ekstrem. Dalam waktu singkat, satu kasus lokal menjelma menjadi “bukti” kolektif yang dipakai untuk mengafirmasi narasi besar tentang ketertinggalan NTT. Di sinilah masalahnya bermula. Semua komentar melegitimasi kemiskinan di NTT yang ekstrim. Kasus YBR direduksi menjadi representasi kondisi umum masyarakat NTT yang miskin.
Ruang publik, terutama media dan percakapan digital, dengan mudah menggeneralisasi dimna Ngada menjadi NTT dan NTT menjadi simbol kemiskinan ekstrem nasional. Proses ini tidak netral. Ia adalah praktik produksi stigma. Dan stigma ini sangat sistemik, diproduksi di ruang digital. Stigma ini terjadi karena kegagalan yang sangat spesifik terutama di Ngada dengan penjelasan penuh apologetis oleh birokrat di daerah itu terutama soal
soal tata kelola, perlindungan sosial, atau respons negara, sistem dan karakter sosial masyarakat yang tidak kondusif. Akibatnya, stigma bekerja dengan cara menyederhanakan realitas yang kompleks. NTT dipotret seolah-olah satu wajah yakni miskin, tertinggal, rentan. Padahal, di balik narasi tunggal itu, terdapat keberagaman kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang luas. Ada wilayah yang bertumbuh, ada komunitas yang berdaya, ada praktik lokal yang resilien. Orang NTT dan apalagi orang Ngada itu dikenal sangat resilien, tangguh, kokoh, solid secara sosial masyarakat. Itulah sebabnya Bupati Ngada selalu membantah bahwa kasus Bundir YBR bukan sekedar buku dan pena yang identik dengan kemiskinan tetapi di belakang semua itu ada banyak deretan masalah yang kompleks. Namun semua itu tenggelam ketika satu kasus tragis diangkat tanpa konteks struktural yang adil.
Sebagai orang NTT, lebih khusus lagi orang Ngada, mulai bupati dan jajarannya, masyarakat Jerebuu, harus teredukasi dengan baik dan benar tentang problematik yang sedang dialami saat ini. Sebab, stigma ini kerap terjustifikasi atas nama kepedulian. Publik merasa sah melabeli NTT dan Ngada khususnya sebagai yang miskin ekstrem karena ada kasus nyata yang menyentuh emosi. Padahal, empati yang tidak disertai analisis justru berpotensi melanggengkan ketimpangan. Ketika kemiskinan dipahami sebagai identitas wilayah, bukan sebagai akibat dari kebijakan dan relasi kuasa, maka tanggung jawab negara dan sistem menjadi kabur.
Kasus YBR seharusnya mendorong nalar untuk melahirkan pertanyaan kritis: mengapa perlindungan sosial gagal menjangkau? Bagaimana mekanisme pengawasan berjalan? Apa peran pemerintah daerah dan pusat? Namun yang terjadi, diskursus publik lebih sibuk mengukuhkan stereotip lama. NTT kembali diposisikan sebagai “yang lain” wilayah yang selalu tertinggal dan perlu dikasihani, bukan diperlakukan setara.
Stigma kemiskinan ekstrem juga berdampak jangka panjang. Ia memengaruhi cara kebijakan dirancang, cara bantuan disalurkan, bahkan cara masyarakat NTT dipersepsikan di tingkat nasional. Ketika suatu daerah terus-menerus dilihat sebagai objek belas kasihan, ruang untuk melihat potensi, kapasitas, dan haknya sebagai warga negara menjadi menyempit.
Karena itu, membaca kasus YBR tidak boleh berhenti pada simpati sesaat atau penguatan narasi lama. Ia harus menjadi pintu masuk untuk membongkar cara ruang publik bekerja, bagaimana media membingkai, bagaimana negara absen atau hadir, dan bagaimana stigma diproduksi serta direproduksi. Tanpa itu, setiap kasus baru hanya akan mempertebal cap lama, bahwa NTT identik dengan kemiskinan ekstrem, sementara akar persoalan tetap dibiarkan. Yang dibutuhkan bukan pembenaran stigma, melainkan keberanian untuk menggeser cara pandang: dari menyalahkan wilayah, menuju mengkritik sistem. Dari melabeli, menuju memahami. Dari stigma, menuju keadilan sosial.
Penulis adalah Jurnalis Media Indonesia tinggal di Denpasar.
