MANGUPURA – Kabupaten Badung mencatat capaian menggembirakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Badung pada Triwulan I tahun 2025 turun menjadi 1,9 persen, atau menurun 0,4 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 2,3 persen. Angka tersebut menempatkan Badung sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Capaian ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (17/9/2025). Rapat dipimpin Plt. Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. I Wayan Wijana, mewakili Wakil Bupati Badung selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung. Hadir pula Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya selaku Sekretaris TKPK, serta Kepala BPS Badung Komang Bagus Pawastra.
Dalam laporannya, I Made Wira Dharmajaya menyebutkan bahwa tren penurunan ini menjadi sinyal positif bagi percepatan penanggulangan kemiskinan di Badung.
“Di triwulan pertama 2025, angka kemiskinan di Badung tercatat sebesar 1,9 persen dan menjadi yang terendah di Indonesia. Kami berharap capaian ini terus menurun. Karena itu, rapat koordinasi ini digelar untuk mengevaluasi seluruh program agar kemiskinan di Badung dapat ditekan seminimal mungkin,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Badung juga telah menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan 2025–2029, dilengkapi Rencana Aksi 2025 yang merumuskan kebijakan, strategi, serta program lintas bidang. Strategi tersebut mencakup:
-
Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, air bersih, hunian layak, dan perlindungan sosial.
-
Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat, melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan kelompok tani dan nelayan, dukungan UMKM, serta kemudahan akses permodalan.
-
Penurunan kantong-kantong kemiskinan, melalui peningkatan akses air bersih, sanitasi, hunian layak, dan sarana pertanian.
Lebih lanjut, Wira Dharmajaya menegaskan bahwa tren positif ini tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi daerah serta sinergi lintas sektor antara perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), dan berbagai pemangku kepentingan.
“Kesejahteraan masyarakat Badung akan terus meningkat jika tren positif ini bisa dipertahankan,” pungkasnya.***ADV
