MANGUPURA, Fajarbadung.com – Komisi III DPRD Kabupaten Badung kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Rapat dipimpin ketua komisi Putu Alit Yandinata berlangsung di ruang rapat gosana II sekretariat DPRD Badung, Kamis (6/5/21) lalu.
Dalam rapat dengar pendapat ini Komisi III DPRD Badung ingin mengetahui program yang bisa direalisasikan ditengah minimnya PAD Badung di tahun 2021. Rapat dipimpin ketua komisi putu alit yandinata didampingi wakil ketua komisi Nyoman Satria dan Wayan Sandra serta sejumlah anggota komisi lainya. Sementara dari pihak BPKAD yang hadir Plt Kepala BPKAD Luh Suryaniti didampingi kabid PKD dan beberapa staf lainnya
Dalam rapat tersebut ketua komisi III mempertanyakan beberapa hal yang menjadi program pemerintah dalam memperoleh PAD yang mengalami penurunan di masa pandemi Covid19 yang disampaikan BAPPENDA pada saat rapat lalu, bahwa PAD Badung 2021 sangat minim kurang dari 1,3 triliun . Ini yang menjadi pertanyaan kami di komisi III. Apakah ada solusi untuk mengatasi keadaan ini, adakah program yang harus dihilangkan atau dipangkas, atau semua tetap berjalan, lalu dimana kita memperoleh dana kekurangannya sebab pengeluaran untuk tahun 2021 diperkirakan sekitar 2,5 triliun,” tanya Ketua Komisi yang dikenal vokal ini
Luh Suryaniti, Plt. Kepala BPKAD menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang menggunakan sistem buka tutup dan sangat selektif dalam mengeluarkan anggaran terkecuali kalau ada hal-hal yang wajib dikeluarkan. “ Saat ini kami sangat selektif dalam mengeluarkan anggaran kecuali kalau ada hal-hal yang bersifat wajib , jelasnya
“Ada beberapa hibah yang kami pangas seperti untuk KONI nilainya dipangkas dari 11 miliar menjadi 4,9 miliar dan Hibah TNI dari 2,9 miliar menjadi 1,9 miliar. Selain itu ada juga belanja-belanja mengikat seperti pembayaran internet , pelayanan catatan sipil, perjalanan dinas DPRD, alokasi dana ke desa, lisensi kominfo dan biaya di Dinas Kebudayaan . Selain itu juga ada belanja operasional pimpinan DPRD dan Bupati serta Wabup ,” urainya
Lebih lanjut dijelaskan, walaupun kebutuhan wajib menjadi prioritas ia memprediksi Badung masih kekurangan anggaran mencapai 863 miliar. “ setelah kami hitung masih ada kekurangan mencapai 863 miliar ,”tutur Luh Suryaniti.(cv)
