MANGUPURA, Fajarbadung.com – Komisi IV DPRD Badung menggelar Rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Pemuda da Olahraga (Disdikpora), BPKAD dan Pengurus PGRI Kabupaten Badung di Ruang raoat Gosana II Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin, (17/5/2021).
Rapat kerja dengan agenda untuk mendengarkan penjelasan dari pihak eksekutif terkait kegiatan Pembelajaran Tatap Muka(PTM), Tambahan Penghasilan Pegawai(TPP) dan Guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(P3K) ini dipimpin langsung ketua komisi IX DPRD Badung Made Sumerta,SH didampingi sejumlah anggota komisi. Sementara dari pihak eksekutif hadir Plt Kadisdikpora Badung, I Made Mandi,S.Pd,M.Pd, Plt. Kepala BPKAD Badung, Luh Suryaniti dan pengurus PGRI Kabupaten Badung dipimpin ketuanya Drs.I Wayan Tur Adnyana, M.Pd, M,M
Ketua komisi IV I Made Sumerta dalam rapat tersebut meminta pihak disdikpora dan pihak terkait menjelaskan perihal kesiapan pemberlakuan kembali kegiatan pembelajaran tatap muka, kejelasan mengenai TPP dan P3K untuk para guru. ” Kami minta penjelasan dari bapak ibu terkait kesiapan menjelang pembelajaran tatap muka dan kejelasan TPP dan P3K para guru. Disini kita ingin mendengarkan dan selanjutnya kita inigin persiapan kita dalam pembelajaran tatap muka nanti tidak terjadi hal-hal yang menghambat, kemudian soal kejelasan pencairan TPP para guru dan kejelasan status P3K, “jelas politisi senior asal Pecatu ini
Plt.Kadisdikpora Badung, Made Mandi menjelaskan mengenai kesiapan dalam rangka pembejaran tatap muka secara umum dari aspek protokol kesehatan(prokes) sudah siap. Kita sudah melaksankan koordinasi dengan semua pihak terkait dalam rangka persiapan pembukaan pembelajaran tatap muka. Kami sudah melakukan langkah-langkah dengan melakukan koordinasi dengan kepala dinas kesehatan, satgas covid-19 Badung, para camat, satgas desa/kelurahan atau banjar.
Lebih lanjut dijelaskan,pihaknya sudah membentuk tim gabungan dan akan melakukan pertemuan di hari jumat minggu ini untuk mengecek berapa jmlah guru yang sudah divaksin dan juga memantau situasi kondisi covid-19 terkini untuk kemudian dipastikan kapan dibukanya PTM di Badung. Dengan melihat kondisi saat ini proses vaksinasi sudah mencapai 80 persen maka diprediksi kegiatan PTM akan dibuka diawal Juli. “Dengan melihat proses vaksinasi yang sudah mencapai 80% maka kami prediksi kegiatan PTM mulai pertengahan Juni atau di awal Juli,”ujarnya
Kemudian terkait insentif atau TPP, Mandi menjelaskan sesuai dengan kondisi keuangan untuk pencairan TPP bulan Januari sampai bulan Maret sudah cair namun karena gerbonya banyak dan terkendala administrasi seghinga agak terlambat pencairanya. ” Kalau soal inesntif atau TPP sesuai kondisi keuangan saati ini untuk bulan januar sampai Maret semua sudah termasuk para guru cuma karena guru punya gerbong banyak sehingga prosesnya agak lama karena terkendala administrasi, “tuturnya
Plt Kepala BPKAD Luh Suryaniti menambahkan terkait P3K sesungguhnya rekrutmen 2019 itu dibebankan pada pusat, namun mulai Januari 2021 dilimpahkan ke APBD sehingga ini baru bisa dilakukan di perubahan APBD. ‘’Di anggaran perubahan APBD 2021 kita pastikan cair’’ ujar Suryaniti
Terkait dengan TPP guru pihaknya juga sudah mellakukan langkah untuk mendapatkan tambahan penghasilan. ‘’Guru berhak atas TPP. Yang dapat diberikan sesuai ketentuan yang ada, Januari sampai Maret sudah terbayarkan TPP-nya sedangkan April akan dialokasikan,’’ ujarnya.
Menanggapi rencana PTM pertengahan Juli ini, Ketua Komisi IV Sumerta menegaskan untuk memberi keyakinan dan tidak ada keragu-raguan orangtua membolehkan anaknya ikut PTM, karena orangtua harus memberi persetujuan, maka data vaksinasi para guru diperlukan. Seperti satu kecamatan di Petang ada 28 guru belum lolos akibat punya riwayat penyakit bawaan, tak memenuhi syarat karena tensi, hamil dan lain-lain. Minimal guru menunjukkan sertifikat vaksin sehingga ada keyakinan bagi orangtua bahwa anaknya aman,’’ harapnya
Ketua komis IV juga menanggapi terkait TPP dan P3K meminta rekan eksekutif agar menyosialisasikan tentang regulasi yang ada dan mencarikan celah sesuai keuangan walaupun tidak seutuhnya minimal ada jalan. ‘’Insentif sudah diterima sampai bulan Maret, namun jika seumpama baru sampai Februari saya kira kan bisa disusul,’’ ujar Sumerta.(cv).
