JAKARTA, Fajarbadung.com – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan menegaskan pentingnya kewaspadaan serta peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjelang tahun politik 2024. Terlebih, dengan adanya dampak fenomena El Nino yang berdampak pada perubahan suhu dan pola hujan.
“Fenomena El Nino akan terjadi hingga tahun 2024, mayoritas Kepala Daerah saat ini berstatus sebagai Penjabat (Pj), sehingga kita dorong untuk berani ambil keputusan dalam upaya penanganan karhutla,” kata Abetnego dalam Diskusi Kelompok Terpumpun mengenai Upaya Pencegahan dan Penanganan Kebakaran dan Lahan yang berlangsung di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (3/10).
Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, rekapitulasi total luas kebakaran hutan di Indonesia untuk periode Januari-Juli 2023 mencapai 90.450 hektare (ha). Dimana 99% penyebabnya adalah ulah manusia, serta 1% nya merupakan fenomena alam. Termasuk adanya fenomena El Nino yang diperkirakan akan mengakibatkan kemarau yang sangat panjang dan potensial memantik terjadinya karhutla.
Abetnego menyebut bahwa masing-masing kepala daerah bertanggung jawab untuk memberi izin pembukaan hutan dan lahan, terutama bagi korporasi. Hal tersebut rentan dalam meningkatkan deforestasi yang terjadi di Indonesia.
“Pemda harus bersiap, masyarakat juga perlu diedukasi untuk melakukan pencegahan dan antisipasi dalam pembukaan lahan melalui pembakaran” ujar Abetnego.
Terkait dengan kesehatan, Abetnego turut menyampaikan kewaspadaan dalam isu peningkatan ISPA akibat bencana asap dan polusi udara, karena hal tersebut turut berkontribusi dalam 60% penyebab kematian di tahun 2019. “Mitigasi dan pengawasan itu yang paling penting,” pungkas Abetnego.
Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, Prof. Herry Purnomo menyatakan kebakaran hutan dan lahan selama 25 tahun terakhir, angka kebakaran meningkat menjelang Pilkada dan Pilpres. “Pemerintah harus meningkatkan kewaspadaannya di tahun politik 2024 ini,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, turut hadir Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor dan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.***
