MANGUPURA, FDajarbadung.com – Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, sidang penutup kedua tahun 2022 tentang laporan pertanggungjawaban Bupati Badung Tahun Anggaran 2021. “Jadi semua sudah kita lakukan pembahasan sehingga seluruh dewan kita sepakat menerima laporan pertanggungjawaban Bupati terutama masalah APBD 2021,” ujarnya. Dasar pertimbangan adalah karena dewan sudah rutin melakukan fungsinya yaitu anggaran, kemudian pengawasan dan peraturan daerah atau legislasi. “Jadi kita sudah memantau semuanya dan hasil dari pemeriksa BPK adalah wajar tanpa pengecualian dalam pembahasannya. Jadi kita sudah memberikan beberapa masukan-masukan,” ujarnya.
Menurut Parwata, bila nantinya di tahun 2022 ini ada Silpa baik Silpa akhir tahun maupun Silpa perubahan maka dewan akan mendorong Silpa itu akan menjadi penyertaan modal supaya lebih produktif. Jangan sampai anggaran dia jadi jangan digunakan untuk program pelaksanaan kegiatan tetapi diarahkan kepada program-program yang bisa menghasilkan secara berkelanjutan. “Jadi kita akan dorong yang pertama kita sudah akan mendorong adanya badan usaha daerah namanya Bandung Properti. Ini sedang kita berproses kemudian badan usaha yang lainnya, kemudian kita akan mendorong di BPD. BPD kita akan dorong supaya penyertaan modalnya lebih maksimal dari Badung ini,” ujarnya.
Dalam penutupan sidang, dewan sudah memberikan banyak masukan. Dewan akan arahkan seluruh Silpa yang ada di perubahan tahun 2002 dan ini akan dilakukan kesepakatan dan akan diawasi bersama-sama oleh anggota DPRD, sehingga harapan adalah bagaimana Badung memiliki pendapat secara sustainable. Jadi ada pendapatan yang berkelanjutan, ada program yang berkelanjutan sehingga balance antara pendapatan, program dan pelaksanaan program. Bahkan bisa balance semua sehingga harapan untuk mencapai Badung sejahtera akan tercapai. Kemudian beberapa program yang dimandatkan sesuai dengan visi misi Bupati akan bisa berjalan dan terlaksana dengan baik. “Dengan demikian pada penutupan sidang paripurna hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan kita harapkan maju ke depan jauh lebih bagus,” ujanya.
Sementara Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mengatakan, pihaknya selaku pelaksanaan tugas konstitusi dari pemerintah sudah berkenan mendengarkan laporan atau jawaban dari DPRD tentang laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2021. “Sudah kita putuskan bersama-sama dengan DPRD. Salah satunya soal penerimaan yang terlalu mengandalkan akomodasi pariwisata. Begitu juga soal transparan anggaran dan program. Kami tidak mau nanti ada kepentingan-kepentingan tertentu yang menghalalkan segala cara tanpa mengindahkan regulasi karena kita negara hukum,” ujarnya.(cv/tim)
