DENPASAR, Fajarbadung.com – Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, berkesempatan sebagai salah satu keynote speaker dalam Internasional Web Seminar bertajuk “Empowering Creative Industry to Rejuvenate the Economy During and After Covid-19 Pandemic” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana secara daring, pada jumat (4/9/2020).
Menurut Cok Ace, pandemi COVID-19 membawa dampak yang signifikan bagi semua aspek kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Bali bukan satu-satunya yang mengalami tantangan ini tapi seluruh dunia juga menghadapi kesulitan yang sama. Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan I tahun 2020 minus (1,14)%, sedangkan pada triwulan II tahun 2020 perekonomian Bali menurun lebih dalam hingga minus (10,98)%. Pertumbuhan yang lambat ini disebabkan oleh penurunan tajam pendapatan dari sektor utama Bali yaitu pariwisata. Jumlah wisatawan mancanegara di Bali telah menurun sejak awal pandemi hingga 99,97 persen pada Mei 2020. “Bali mengalami kerugian sekitar Rp 9,7 triliun setiap bulan dari sektor pariwisata saja,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, per 25 Mei 2020, sebanyak 71.313 tenaga kerja sektor formal di-PHK dan 2.570 orang kehilangan pekerjaan. Industri kreatif merupakan sektor ekonomi yang sedang berkembang di Indonesia yang dianggap sebagai industri paling menguntungkan secara nasional melalui peningkatan nilai tambah produk sebagai hasil kreativitas dan inovasi seseorang.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat, industri kreatif memberikan kontribusi sekitar Rp 989 triliun pada PDB nasional 2017 atau sekitar 7,28 persen. Kontribusi sektor ini sebenarnya terus meningkat dimana pada tahun 2017 tumbuh 5,07 persen. Selain itu, industri kreatif menyediakan 17,7 juta lapangan kerja atau sekitar 14,61 persen dari angka penyerapan tenaga kerja nasional. Pekerja industri kreatif rata-rata menerima gaji 2,23 juta rupiah. “Melihat potensi yang luar biasa ini, saya sangat berharap Bali bisa menjadi yang terdepan di Indonesia dalam mengembangkan industri kreatif”, ujarnya.
Bali kaya akan seni dan budaya. Hal ini menjadikan Bali memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan sektor pariwisata dan industri kreatif. Secara nasional jumlah subsektor industri kreatif tertinggi adalah kuliner (41,47%), fashion (17,68%) dan kerajinan (14,99%). Bali memiliki peluang yang menjanjikan untuk mengembaongkan kuliner, fashion, seni rupa, dan seni pertunjukan. Misalnya, Ubud pernah mendapatkan penghargaan dari UNWTO sebagai Global Gastronomy Destination pada tahun 2019. Selain terkenal dengan mahakarya seninya seperti lukisan dan tari tradisional, Ubud ternyata juga memiliki potensi kuliner lokal.
Pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan konsumsi dan produksi produk kreatif dan berdampak negatif pada 98 persen pekerja industri kreatif. Ini memang sangat disayangkan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mendukung langkah-langkah yang diperlukan untuk pemulihan perekonomian Bali, termasuk sektor industri kreatif.
Secara umum, Pemerintah Provinsi Bali melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebenarnya telah menyiapkan berbagai program dan bantuan yang ditujukan bagi masyarakat yang paling terdampak saat pandemi. Program ini dibagi menjadi dua bagian; Perlindungan Sosial dan Perlindungan Bisnis. Dalam Perlindungan Sosial, Program PEN memberikan beberapa bantuan untuk meringankan beban masyarakat yang paling rentan.
Bantuan tersebut adalah: Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Langsung, Bantuan Tunai Sosial, Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, Program Kartu Pra Kerja, Bantuan Langsung Tunai untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Subsidi Upah.
Dalam Perlindungan Usaha, pemerintah memberikan Program Subsidi Bunga untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Jaminan Kredit UMKM, Jaminan Kredit Korporasi, dan Penempatan Tunai Negara pada Bank Umum Mitra sebagai kebijakan pemulihan ekonomi nasional.
Program dukungan ini didedikasikan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi kita saat krisis, khususnya di Bali. Namun, program tersebut tidak diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi pasca pandemi. “Ini adalah masalah penting yang perlu kita pertimbangkan mulai sekarang.
Berbicara tentang pemberdayaan industri kreatif, saya ingin menyoroti 4 aspek penting, yaitu: Refulation Support, Human Resource Improvement, Capital Support, dan Market Accessibility Support”, paparnya.
Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada industri kreatif khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama bagi UMKM melalui dukungan regulasi seperti UU Gubernur No. 79/2018 dan UU Gubernur No. 99/2018 yang ditujukan untuk mendukung penggunaan dan konsumsi produk lokal Bali. Selain itu, saat terjadi pandemi, pemerintah juga mempermudah proses perizinan dan perizinan investasi di Bali guna mendongkrak perekonomian.
Di sisi lain, peningkatan sumber daya manusia industri kreatif dilakukan melalui serangkaian pelatihan dan workshop sesuai dengan bidang yang dikembangkan masing-masing (kuliner, seni, fashion, dll). Jika kualitas sumber daya manusia kita ditingkatkan maka produk kreatif juga akan jauh lebih baik dan memiliki nilai tambah yang lebih baik.
Pada aspek dukungan permodalan selanjutnya, industri kreatif di Bali juga dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman dan modal. Ini merupakan bagian dari dukungan pemerintah dan lembaga keuangan bagi industri kreatif untuk mengembangkan dan memperluas industri.
Terakhir, dukungan aksesibilitas pasar juga menjadi aspek penting dalam mengembangkan industri kreatif. Pemerintah menggagas berbagai program dan kampanye untuk membuka akses pasar seluas-luasnya. Pemerintah memberikan dukungan melalui berbagai jalur promosi, program pasar terjangkau, dan program pendukung lainnya seperti “Jalan-Jalan Bali” atau “explore Bali” sebagai kampanye mengajak masyarakat menjelajahi keindahan Bali sekaligus mendukung produk kreatif lokal di Bali. .
Dalam internasional seminar tersebut juga menghadirkan beberapa pembicara diantaranya Proffessor and the Secretary of Party Committee of School of Economics and Management at Sanming University, China Dr. Luo Jinhua, Bice Ministter of State Owned Enterproses Kartika Wirjoatmodjo, Professor of Management Federal University od Santa Catarina – Barazil Marcos Bosquetti, Lecturer at Cracow University of Economics-Poland Monika Sady, dan Head of Reseacrh and Commonity Service Unit FEB-Unud Ni Putu Sri Harta Mimba.(Axelle Dae).