MANGUPURA, Fajarbadung.com – Ketua DPRD Badung I Putu Parwata mengatakan, jawaban Pemerintah Kabupaten Badung dibawah pimpinan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dan jajarannya terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Badung atas rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 sudah sangat tepat. Jawaban terhadap pemandangan umum fraksi sudah mencerminkan jika postur atau wajah APBD Badung tahun 2022 sangat pro rakyat. “Jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi tentang KUA-PPAS tahun 2022 adalah jawaban yang sangat penting yang kita tunggu. Karena seperti apa yang kita ketahui bahwa Pemerintahan Kabupaten Badung yakni eksekutif dan DPRD sepakat bahwa wajah APBD Badung sudah sangat pro kepada rakyat,” ujarnya di Badung, Selasa (10/8/2021).
Parwata menegaskan, semua program yang akan dilaksanakan sebelum ditetapkan dalam KUA PPAS, nanti terakhir final di APBD. “Maka kita harus memiliki satu kesepakatan bersama antara dewan dan eksekutif tentang hal ini Oleh karena itu apa yang sudah disampaikan Bupati, bahwa saran-saran dari dewan melalui fraksi-fraksi sudah diakomodir,” ujarnya. Semua pokok pikiran dalam pemandangan umum fraksi-fraksiter akan menjadi sebuah program ke depannya. Nanti yang ditetapkan dalam KUA-PPAS menjadi acuan dalam penetapan program pemerintahan di Kabupaten Bandung di tahun 2022. Muara dari APBD itu adalah bagaimana membangkitkan ekonomi kerakyatan harus menjadi prioritas disamping program lainnya.
Sementara Bupati Badung Nyoman Giri Prasta mengatakan, dalam sidang paripurna kali ini, pemerintah mempunya kewajiban untuk mengikuti arahan dam usulan sebagaimana disampaikan dalam pemandangan umum fraksi. “Hari ini kita menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi yakni PDIP, Golkar dan Badung Gede berkenaan dengan masukan fraksi soal KUA-PPAS tahun 2022. Usulan dan arahan semua diterima,” ujarnya. Usulan yang sangat konstruktif bisa diterima dengan baik sehingga pola pikir Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD yang sudah dibuat dinilai jangan sampai saling bertentangan.
Giri Prasta menjelaskan, sesungguhnya APBD Badung tahun 2022 sebanyak Rp 3,2 triliun. Namun dari Rp 3,2 triliun tersebut sebanyak Rp 2,9 triliun merupakan transfer dari pusat dan PAD. Sisanya sebanyak Rp 308 miliar merupakan defisit yang harus dikembalikan ke pusat karena Bali terutama belum mampu menghabiskan untuk danah pengembangan ekonomi nasional yang tidak bisa dihabiskan karena terkejar waktu. Dana itu harus dikembalikan. Terutama di bidang pariwisata yang tidak bisa dimanfaatkan karena kurang berani ambil risiko waktu yang masih tersisa.(cv/tim)
