DENPASAR — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Tani Indonesia (PTI) Bali bersama Gabungan Usaha Peternak Babi Indonesia (GUPBI) menegaskan penolakan terhadap masuknya daging babi impor ke Bali maupun Indonesia karena dinilai menekan harga dan merugikan peternak lokal.
Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan antara jajaran PTI Bali dan pengurus GUPBI Nasional di Bali, Kamis (9/4/2026). Hadir dalam pertemuan itu Ketua PTI Bali Komang Tangkas, Sekretaris Jenderal PTI Bali Surya Pradipta, serta Ketua GUPBI Nasional I Ketut Hari Suyasa.
Ketua PTI Bali, Komang Tangkas, menegaskan pihaknya mendukung penuh upaya penghentian impor daging babi karena berdampak langsung pada anjloknya harga di tingkat peternak.
“Harga babi sempat anjlok dan merugikan peternak. Salah satu pemicunya adalah masuknya produk impor yang membuat harga di dalam negeri tidak kompetitif,” ujarnya.
Dalam satu tahun terakhir, harga babi hidup di Bali dan sejumlah sentra produksi lain mengalami fluktuasi tajam. Dari kisaran Rp60.000–Rp70.000 per kilogram, harga sempat turun hingga di bawah Rp40.000 per kilogram, bahkan berada di bawah harga pokok produksi (HPP).
Ketua GUPBI Nasional, I Ketut Hari Suyasa, menyebut kondisi tersebut telah menyebabkan kerugian signifikan bagi peternak, khususnya peternak rakyat. Ia menyebut HPP peternak kecil berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, sementara harga jual di lapangan bisa turun hingga Rp35.000 per kilogram.
“Artinya ada kerugian sekitar Rp5.000 per kilogram. Jika dikonversi per ekor, kerugian bisa mencapai Rp500.000. Dengan produksi sekitar 12.000 ekor per hari, total kerugian peternak sangat besar,” jelasnya.
Menurutnya, masuknya daging babi impor semakin memperparah kondisi pasar domestik yang sudah kelebihan pasokan. Karena itu, GUPBI secara konsisten mendorong pemerintah untuk menghentikan impor guna melindungi keberlangsungan usaha peternak dalam negeri.
Selain faktor impor, persoalan distribusi juga menjadi sorotan. Secara regulasi, Bali sebenarnya diperbolehkan mengirim ternak ke luar daerah. Namun dalam praktiknya, pengiriman kerap terhambat sehingga kelebihan produksi tidak terserap pasar luar.
Akibatnya, pasokan menumpuk di pasar lokal dan menekan harga di tingkat peternak. “Jika distribusi terhambat sementara produksi terus meningkat, harga pasti jatuh. Ini yang paling dirasakan peternak,” ujarnya.
PTI Bali menilai pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret, baik melalui penghentian impor maupun perbaikan tata kelola distribusi antar daerah.
Komang Tangkas juga menyoroti perlunya kebijakan yang berpihak pada peternak rakyat, termasuk pengendalian investasi di sektor budidaya. Menurutnya, persoalan utama di Bali bukan pada produksi, melainkan pada penyerapan pasar.
“Kalau investasi besar terus masuk di sektor produksi tanpa memperluas pasar, justru akan memperparah tekanan terhadap peternak kecil,” tegasnya.
Di sisi lain, ancaman penyakit seperti African Swine Fever (ASF) masih menjadi kekhawatiran. Untuk itu, peternak berharap adanya dukungan pemerintah dalam bentuk perlindungan, edukasi, dan penyediaan vaksin.
Pemerintah pusat sebelumnya disebut telah menyiapkan anggaran sekitar Rp25 miliar untuk pengadaan vaksin ASF yang akan didistribusikan secara gratis kepada peternak.
Lebih jauh, sektor peternakan babi dinilai memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi rakyat. Rantai usaha ini melibatkan banyak pihak, mulai dari peternak, tenaga kerja, dokter hewan, hingga pelaku usaha kuliner.
Di Bali, produk olahan seperti sate babi, lawar, dan babi guling menjadi bagian dari ekonomi lokal sekaligus budaya masyarakat.
Dengan berbagai tantangan tersebut, PTI dan GUPBI menegaskan pentingnya kebijakan tegas untuk menghentikan impor daging babi serta memperkuat pasar domestik, guna menjaga keberlanjutan usaha peternak dan ketahanan pangan nasional.***
