DENPASAR, Fajarbadung.com – Putri Megawati Soekarno Putri yakni Puan Maharani yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dipastikan akan menjadi calon tunggal sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PDIP terpilih Hasto Kristianto usai pengumuman kepengurusan partai dan penutupan Kongres PDIP ke-5 di Sanur Bali, Sabtu (10/8).
Menurut Hasto, Megawati sudah memberikan sinyal bahwa tunggu tanggal mainnya buat Puan Maharani untuk melangkah menjadi Ketua DPR RI 5 tahun mendatang. “Segala sesuatunya ada waktunya, ada momentumnya. Untuk menjadi Ketua DPR RI, maka sesuai dengan UU MD3 maka yang berhak menjadi ketua adalah partai pemenang Pemilu yang PDIP yang menjadi kehormatan tersendiri. Tetapi kami tetap menjalankan proses komunikasi politik. Karena ini juga akan satu nafas dengan apa yang terjadi di MPR. Dialog akan terus dilakukan. Namun siapa yang menjadi Ketua DPR RI, hanya Megawati Soekarno Putri yang akan menentukan hal tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, dari seluruh pleno dan diskusi yang terjadi, maka hampir dipastikan Puan Maharani menjadi calon tunggal sebagai Ketua DPR RI. Selanjutnya, Megawati akan menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Jokowi. “Kalau UU MD3 itu sudah jelas PDIP yang menjadi ketua. Kemudian berdasarkan hasil musyawara dan mufakat, maka tidak ada calon lain sebagai Ketua DPR RI selain Puan Maharani. Demokrasi kita itu musyawarah, dan dalam musyawara itu hanya satu nama yakni Puan Maharani,” ujarnya.
Hal yang sama juga terjadi untuk kursi menteri. Soal jumlah kursi menteri maka hal itu diserahkan kepada Megawati yang akan berdiskusi dengan presiden. Sementara PDIP hanya bisa menyodorkan kader-kader terbaiknya untuk duduk di kursi menteri. Proses kaderisasi akan terus dilakukan. Untuk kader yang sudah duduk di pengurus, mereka akan fokus di partai. Yang dilantik hanya 27 orang nantinya. Mereka akan diberika tugas dan tanggungjawab untuk mengurus partai. Namun ada tiga bidang yang mesti diurus agar banyak kader bisa diperintahkan dan mengurus beberapa tugas eksekutif lainnya. Hal ini penting karena PDIP memiliki hak yang lebih dalam jatah kursi menteri. Namun kader yang ditugaskan sudah menjalani psikotest, tidak asal rekrut saja. (Axelle Dae/FB)
