MANGUPURA, Fajarbadung.com – DPRD Badung menerima dokumen Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) tahun 2021 dan dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS) tahun 2021 di Gedung DPRD Badung, Rabu (18/8/2021). Kedua dokumen tersebut diserahkan oleh Bupati Badung Nyoman Giri Prasta bersama SKPD terkait dalam sidang paripurna DPRD Badung. Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, penerimaan kedua dokumen tersebut dalam sebuah sidang paripurna sudah sesuai dengan rencana yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. “Hari ini kami menerima dokumen KUPA dan PPAS 2021. Ini sudah sesuai agenda yang sudah dirancang sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Parwata, sepintas kilat dirinya memahami tentang KUPA tahun 2021 dan PPAS tahun 2021. “Seperti apa yang disampaikan dalam perjalanan Bupati bahwasanya dalam rancangan yang semula APBD induk 2021 sebesar Rp 3,8 triliun, sekarang ini turun belanjanya kurang lebih sekitar Rp500 miliar sehingga totalnya Rp 2,9 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak 21,35% untuk pendidikan, 11,6% untuk kesehatan. Kemudian ada sekitar Rp 500 miliar untuk belanja rutin dan Rp 102 miliar untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tani dan sebagainya.
“Pembangunan infrastruktur seperti jalan tani sangat penting agar ekonomi bisa bertumbuh dengan baik, transportasi lancar dan mulus. Jadi pembangunan infrastruktur fisik itu tetap ada,” ujarnya. Selebihnya adalah fokus dalam penanganan Covid19 di Kabupaten Badung. Setelah sidang paripurna ini maka dokumen KUPA dan PPAS tahun 2021 akan dibahas di fraksi-fraksi yakni Fraksi PDIP, Golkar dan Badung Gede.
Ia mengakui jika dari postur di dokumen KUPA dan PPAS tahun 2021 ini ada banyak perubahan dimana belanja rutin sudah sangat menurun. Sebab pemerintah masih lebih serius dalam penanganan pandemi Covid19. “Dengan demikian walaupun belanja kita turun tapi masih ada hal-hal yang memang menjadi prioritas di mana pembangunan fisik dan infrastruktur sebanyak Rp102 miliar. Artinya masih prioritas masalah fisik, Jalan Tani, kemudian perbaikan Jalan, kemudian peningkatan jalan, karena perekonomian itu tergantung kepada lancarnya arus lalu lintas. Jadi ini rancangan yang sangat efektif efisien. Semoga rancangan ini akan bisa terpenuhi karena diturunkan dari pendapatan kita. Semoga dengan nanti segera pulih Covid19, PPKM bisa selesai, pariwisata bisa masuk, akan bisa mendongkrak pendapatan,” ujarnya.
Sementara Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta mengatakan, pihaknya menyerahkan dokumen perubahan anggaran tahun 2021. “Perubahan anggaran yang sudah kita rancang untuk perubahan. Semoga segera dibahas di tingkat fraksi,” ujarnya. Rapat secara teknis akan diselesaikan di badan anggaran,” jelasnya. Ia mengaku jika tahun ini terjadi penurunan anggaran sebagai akibat dari dampak Covid19. Bali yang hidupnya dari pariwisata menjadi tidak berdaya karena turis tidak ada yang datang. Akibatnya, PAD Badung sangat turun. Walau demikian pihaknya tidak kehilangan akal untuk mencari sumber-sumber lain agar PAD Badung mencukupi.(cv/tim)
