The 3rd ASEAN SOM-MLAT di Bali Hasilkan Sejumlah Kesepakatan

0
64
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumam), Cahyo R. Muzhar (kiri). FOTO - IST.

DENPASAR, FAJARBADUNG.COM – Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan (SOM-MLAT) dan 9th ASEAN Senior Law Officials’ Meeting on ASEAN Extradition Treaty (9th ASLOM WG on AET), yang diselenggarakan secara back-to-back di  Bali, tanggal 29 April-3 Mei 2024.

“MLA Treaty menjadi instrumen hukum yang begitu penting bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat upaya dan kapasitas pelaksanakan kerja sama hukum lintas dalam memerangi tindak pidana yang membutuhkan keterlibatan atau bantuan dari otoritas di negara ASEAN lainnya,” kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumam), Cahyo R. Muzhar, saat dikonfirmasi awak media, Selasa, 30 April 2024.

Dalam pertemuan SOM-MLAT dibawah kepemimpinan Indonesia  telah dihasilkan beberapa kesepakatan penting, diantaranya telah disepakati draft final guidelines for accession on non AMS to the ASEAN MLAT and its instrument of accession. Kedua instrumen tersebut merupakan dokumen penting yang akan menjadi pedoman bagi negara non-anggota ASEAN untuk mengaksesi perjanjian MLA ASEAN.

See also  Ketum PWI Pusat Tetapkan Jakarta Sebagai Tuan Rumah Hari Pers Nasional 2024

Disebutkan, MLA Treaty negara-negara ASEAN dapat digunakan sebagai alat yang efektif dalam membantu proses pengumpulan bukti-bukti maupun melakukan perampasan aset atas tindak pidana transnasional di bidang keuangan, seperti misalnya korupsi dan pencucian uang.

“Melalui MLA Treaty akan membantu proses bagi negara-negara ASEAN dalam menyelesaikan tindak pidana transnasional di bidang keuangan maupun melakukan perampasan aset hasil kejahatan korupsi atau pencucian uang,” terangnya.

Selain itu, SOM-MLAT tahun ini akan berfokus pada hal-hal yang diamanatkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai template MLA request yang workable atau dapat digunakan jika dikirimkan oleh negara peminta bantuan minimal 80 persen sudah memenuhi syarat.

“Kita make sure template ini sudah dapat bisa langsung digunakan sepanjang sudah memenuhi syarat dari segi informasinya yang ada di Mutual Legal Assistance (MLA) request, sebanyak 80 persen dan jangan sampai ada benturan hukum nasional,” paparnya.

See also  Wujudkan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi, Pushidrosal Gelar Penyuluhan Bidang Pengawasan Melekat

Lebih jauh, dikatakan Cahyo, selama ini negara-negara ASEAN merasa kesulitan menegosiasikan MLA dan AET, karena adanya perbedaan sistem hukum antarnegara.

“Hal ini merupakan tantangan yang harus kita jembatani dalam diskusi yang akan dilakukan termasuk kesulitan yang sering dihadapi adanya perbedaan template dari negara diminta dan negara yang meminta,” jelasnya.

Perjanjian ekstradisi ASEAN, lanjutnya akan menjadi kerangka hukum dan landasan bagi negara-negara ASEAN untuk saling menyerahkan pelaku tindak pidana, terdakwa dan terpidana yang melarikan diri dari satu negara ASEAN ke negara ASEAN lainnya.

Bahkan, negara-negara ASEAN akan sepakat untuk mengintensifkan negosiasi agar teks perjanjian ekstradisi ASEAN dapat diselesaikan pada tahun 2024 ini.

See also  Dinas Penerangan Angkatan Darat dan MNC Media Perkuat Kerja Sama

Hasil yang dicapai dalam pertemuan ini, nantinya sangat krusial dalam mendukung upaya menuju wilayah ASEAN yang aman dan damai, sesuai amanat Blueprint ASEAN Political Security Community 2025, terutama ditengah maraknya berbagai kejahatan transnasional, seperti online scam di ASEAN akhir-akhir ini.

“Oleh karena itu, Indonesia secara aktif terus mengambil inisiatif dalam memimpin negosiasi, termasuk dengan menjadi tuan rumah kedua pertemuan tersebut,” tambahnya. ***fra

(Visited 2 times, 1 visits today)