Turah Mayun Bantah Kerahkan Preman, Beberkan Fakta Perjanjian Pemecahan Sertifikat Badak Agung

0
60
Turah Mayun dan Inti memperlihatkan perjanjian antara pihak Puri dan Made Suardana. Foto : Dok - AP

DENPASAR, Fajarbadung.com – Terkait Kasus dugaan penyegelan Kantor Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia (LABHI) Bali di Jalan Badak Agung Utara Denpasar terus bergulir menyusul ditingkatkan pengaduan masyarakat (Dumas) atas nama pelapor I Made Suardana menjadi Laporan Polisi (LP). Sebelum menjelaskan panjang lebar soal dinaikan status Dumas menjadi LP, Putra Raja Denpasar, AA Ngurah Mayun Wiraningrat membantah soal pengerahan preman, pemerasan buntuk dari penutupan kantor LABHI yang berlokasi di Blok C1 Kawasan Badak Agung.

“Siapa yang mengerahkan preman. Dua orang itu pegawai saya yang setiap hari jaga di Badak Agung. Saya sudah berkali-kali saya katakan itu pegawai yang bertugas menjaga kawasan. Kok dibilang preman. Kok dituduh memeras untuk keperluan pelebon ayah, padahal urusan biaya sudah lunas semua,” tegasnya.

“Silahkan cek. Karyawan saya ada slip gajinya kok. Saya menyesalkan dibilang kerahkan preman. Ngapain kerahkan preman. Saya sendiri bisa kok. Kan lahan saya,” tegas Turah Mayun saat memberi klarifikasi terkait pemberitaan yang memojokan dirinya, Senin (21/8).

Turah Mayun yang didampingi Pengelola Kawasan Badak Agung, Inti mengatakan terkait naiknya status Dumas menjadio LP ias mengatakan silakan proses hukum berjalan.
“Belum memikirkan langkah apa-apa, hanya saja saya heran dengan perkembangan yang terjadi. Karena penutupan kantor (LABHI) tersebut tidak lepas dari adanya perjanjian antara pihak Pangempon Pura Merajan Satriya dengan pihak I Made Suardana,” katanya.

See also  Kapolres Badung Cek Personil di Pos Pengamanan dan Penyekatan

Ia menjelaskan jika penutupan yang dilakukan itu ada sebab-akibat. Ia pun menolak jika langkah yang dilakukan disebut sebagai tindak penyegelan. “Kami bukan melakukan penyegelan seperti diberitakan selama ini, karena penyegelan itu tugas aparat dan putusan pengadilan. Kami hanya menutup pintu masuk untuk memberi shock therapy karena pihak yang menempati lahan sukar ditemui untuk menyelesaikan kewajiban sesuai perjanjian kedua pihak. Dia (Made Suardana-red) tidak memiliki bukti kepemilikan lahan itu,” tegas Turah Mayun.

Diungkapkan, berdirinya kantor LABHI di lahan pelaba Pura Merajan Satriya tersebut. “Ini karena ada perjanjian pada 24 Maret 2022. Dia (Made Suardana) melaksanakan pemecahan sertifikat tanah (Laba Pura Merajan Satriya). Untuk jasa yang diberikan, maka kami sepakat memberikan sebidang tanah dengan luas 315 meter per segi,” ungkapnya sembari menunjukkan lembar perjanjian setebal 10 halaman tersebut.

See also  Cross Hotels & Resorts Indonesia Lakukan Kick Off Kelas Industri - Program  Link & Match  dengan SMK Triatma Jaya Badung

Di atas lahan itulah kemudian Made Suardana mendirikan bangunan kantor LABHI. “Dengan dia menempati lahan di sini (Laba Pura Merajan Satriya), harapannya akan memudahkan koordinasi menyelesaikan pekerjaan sebagaimana perjanjian, yakni, memecah sertifikat,” urai Turah Mayun.

Namun hingga setahun berselang, kata Turah Mayun, tugas yang diberikan yaitu pemecahan sertifikat hak milik pelaba Pura Merajan Satriya tak kunjung tuntas.

“Jangankan selesai, justru tidak ada kemajuan sama sekali. Tidak kerja. Tidak ada pekerjaan yang dilakukan untuk proses pemecahan sertifikat dimaksud,” tegas Turah Mayun.

”Jika ada hasil kerjanya, silakan ambil tanah yang di atasnya ada bangunan tersebut. Masalahnya, hingga sekarang tak ada hasil sama sekali, jadi ya kami melakukan penutupan itu agar yang bersangkutan ingat kewajibannya,” tegasnya.

Sementara Inti mengingatkan, tak mungkin seseorang melakukan tindakan jika tak ada sebab akibat. Maka pihaknya mengingatkan Made Suardana untuk menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian.

“Sejak dilakukan perjanjian sampai dengan saat penutupan, I Made Suardana sama sekali tidak menjalankan kewajiban sebagaimana tertera dalam perjanjian. Malahan ingin menguasai lahan yang telah didirikan kantor hukum,” ujar Inti yang juga ikut menandatangani perjanjian tersebut

See also  Pengenalan Sejarah Satuan, Bintaldam IX/Udayana Laksanakan Orientasi Perwira Remaja

Soal penagihan uang, Inti menyebutkan untuk pembayaran atas lahan berbeda yang dibeli istri Made Ariel di blok C-10.

“Penagihan itu untuk pembayaran di blok C-10 yang dibayar cicil. Bukan buat palebon, tapi tagihan atas lahan yang berada di bidang lain, tepatnya C-10,” tegas Inti lagi.

Selanjutnya Inti minta untuk duduk bersama dan melakukan konferensi bersama agar masalah ini bisa diketahui masyarakat luas. “Kita minta Made Suardana agar dudukbersama dan melakukan konferensi pers bersama. Biar sama sama kita buka ke media dan disebarkan ke publik. Biar masyarakat masyarakat tau duduk persoalan sebenarnya,” ujarnya.(cv)

(Visited 1 times, 1 visits today)