MANGUPURA, FAJARBADUNG.COM – Menindaklanjuti surat dari PUPR terkait permohonan rapat koordinasi nota kesepahaman proyek KPBU antara Bupati Badung dengan DPRD Kabupaten Badung maka Komisi II DPRD Badung mengelar rapat dengan PUPR di kantor DPRD Kabupaten Badung, Senin,(17/1).
Ketua Komisi II DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti dalam kesempatan tersebut menyampaikan rapat ini merupakan tidak lanjut serta laporan dari Dinas PUPR terkait sejauh mana proses administrasi terhadap pemerintah pusat telah berjalan.Terkait hal tersebut perlu ada beberapa dokumen disiapkan.
Pembebasan lahan tersebut harus melalui kemampuan daerah atau APBD.Tentu itu nanti akan dibahas secara mendalam oleh Dewan.
“Dalam kaitan dengan hal tersebut tentu kita mendukung langkah PUPR mempersiapkan dokumen yang diperlukan oleh Pemerintah pusat,” katanya.
“Semoga nantinya Pemerintah pusat dapat memberikan jalan terbaik,”tambahnya.
Menurut Anom Gumanti, jalan lingkar ini merupakan solusi dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Badung nantinya.
“Jadi kita dorong eksekutif terutama PUPR untuk melengkapi segala dokumen. Tentu secara periodik langkah-langkah ini berjalan,” ujarnya.
Dalam pelaksanan rapat nantinya tentu tetap akan mengudang Dinas PUPR.Karena dalam kaitan hal tersebut ada tiga langkah yakni Perencanaan, Penyesuaian dan selanjutnya realisasi.
“Mungkin saat ini dalam tahap perencanaan dan penyesuaian. Soal penyesuaian ini sejauh mana nantinya tentu tetap akan ditanyakan,” sebutnya.
Selanjutnya Kadis PUPR, IB Surya Suamba menyampaikan, adapun pengeluaran dana untuk pengerjaan dari APBD Kabupaten Badung sampai saat ini sebesar Rp 3 milyar.
Sedangkan menurut dirinya, pembebasan lahan tidak ada kendala dan soialisasi kemasyarakat juga telah siap.
Dirinya menambahkan, hanya terkendala angaran sebesar Rp 800 milyar.Yang mana dana tersebut masih menunggu dari proses pengembangan ekonomi Badung.
“Rp 800 milyar tersebut khususnya untuk sekmen pembangunan dua dan empat nantinya,” tutupnya.***
Penulis – Agung|Editor – Chris
