DENPASAR, Fajarbadung.com – Kasus dugaan menghilangkan asal usul orang atau anak yang dilaporkan di Polresta Denpasar dengan tersangka Dokter Karina Candra dan ibunya memasuki babak baru. Kuasa hukum tersangka yakni Siti Sapura atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ipung ternyata melaporkan penyidik Polresta Denpasar pada awal Oktober tahun 2026 ke Propam Mabes Polri. Pemeriksaan terhadap pelapor yakni Ipung digelar di Propam Polda Bali, Jumat (13/11/2026).
Saat dikonfirmasi awak media, Ipung membenarkan jika dirinya melaporkan penyidik Polresta Denpasar ke Propam Mabes Polri pada awal Oktober lalu. “Saya membuat laporan ke Kepala Divisi (Kadiv) Propam Mabes Polri. Laporan tertulis saya kirim lewat ekspedisi. Dan hari ini saya diperiksa di Propam Polda Bali. Mereka meminta keterangan terkait laporan saya ke Propam Mabes Polri tersebut,” ujarnya.
“Propam Polda Bali menerima disposisi untuk meminta keterangan atas laporan saya,” ujarnya.
Ada pun kasus yang dilaporkan adalah proses penyelidikan hingga penetapan tersangka terhadap Karina Candra dan ibunya yang berlangsung begitu cepat. “Yang saya laporkan adalah terlalu cepat prosesnya. Dari Dumas ke LP tidak sampai 3 bulan, dari LP ke tersangka tidak sampai 3 bulan,” ujarnya.
Selain itu, penyidik juga tidak atau menolak alat bukti yang diserahkan saat pemeriksaan. Bahkan, saat diperiksa sebagai saksi terlapor, apakah akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ahli. Penyidik tidak memberikan kesempatan kepada terlapor untuk mengajukan saksi meringankan.
“Saat menjadi saksi terlapor atau teradu, tidak pernah dipertanyakan oleh penyidik kepada klien saya, yang dua orang ditersangkakan, ibu dan anaknya, apakah akan mengajukan saksi yang meringankan atau menguntungkan, tidak pernah. Apakah terlapor akan mengajukan saksi ahli tidak pernah. Dan apakah ada alat bukti sebagai pembanding tidak pernah. Bahkan alat bukti setelah jadi tersangka pun itu ditolak,” ujarnya miris.
Ia mengatakan, setelah beracara selama kurang lebih 20 tahun dan menangani berbagai kasus perkara, baru kali ini ada penyidik menolak alat bukti seseorang yang diperiksa, apalagi calon tersangka. “Dan itu pun kami serahkan yang pertama, kedua dan ketiga waktu belum jadi tersangka, diterima tapi tidak ada di berkas acara pemeriksaan. Sedangkan yang kami kirim yang terakhir waktu BAP jadi tersangka, itu malah ditolak. Disuruh mengirim alat bukti ke Kapolresta. Inilah yang kami laporkan,” ujarnya.
Ipung menilai jika proses penyidikan ini sangat tidak profesional atau melanggar SOP. Saat memberikan keterangan di Propam Polda Bali, pihaknya memberikan keterangan tambahan kepada penyidik Propam, bahwa kasus ini sebenarnya tidak ada unsur pidana sama sekali.
“Kami anggap ini perkara sebenarnya tidak akan ada laporan pidana jika saja penyidik memberikan kami ruang untuk dipertemukan kepada pelapor atau suaminya Karina Chandra. Mengapa? Karena semua permasalahan sebenarnya munculnya dari Reiner Sugata Liman, suami tersangka sebagai pelapor. Karena dari awal akta perkawinan Karina Chandra dikuasai Reiner Sugata Liman berdasarkan surat kuasa tanggal 11-12 -2025.
Akibatnya, KTP tersangka dengan keterangan sudah menikah tidak bisa dicetak sedang kan KTP berstatus Kawin milik Karina Chandra sudah di cetak dan dikuasai oleh Reiner Sugata Liman sampai saat ini info yang kami peroleh dari dukcapil,” ujarnya.
Akta perkawinan juga baru diberikan setelah ada somasi dari terlapor atau tersangka. Somasi dilakukan pada tanggal 28 September 2026 dan akhirnya akta perkawinan dikembalikan pada tanggal 2 Oktober 2026. Setelah memiliki akta perkawinan, kini Karina Chandra sudah mengurus akta kelahiran anak dari Dukcapil. Dalam akta kelahiran anak, dengan jelas tertera nama Ibunya Karina Chandra dan Bapaknya Reiner Sugata Liman.
Artinya, pasal 401 KUHP yang dilaporkan oleh Reiner Sugata Liman dengan tuduhan menghilangkan asal usul seseorang atau anak sudah tidak bisa terbukti. “Nama ibunya Karina Chandra, nama bapaknya Reiner Sugata Liman. Apalagi yang mau dipersoalkan?, sudah tidak bisa lagi membuktikan Pasal 401 KUHP,” ujarnya.
Menurut Ipung juga mengatakan, jika penyidik Propam Polda Bali meminta waktu untuk bekerja melakukan pendalaman terhadap kasus Karina Chandra dan ibunya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik meminta data Dumas yang tanggal 10 Maret 2026, SPDP tanggal 8 Juni 2026, dan dari SPDP sampai ditetapkan sebagai tersangka hanya dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Penyidik Propam Polda Bali akan menelusuri apakah proses penyidikan ini sesuai SOP atau tidak.
“Kami juga menjelaskan pada penyidik Propam Polda Bali saat kami mendampingin dua klien kami sebagai teradu dan terlapor, dimana kami sempat meminta sama penyidik sebanyak dua kali untuk membantu kami meminta akta perkawinan klien kami kepada pelapor atau suaminya Reiner Sugata Liman, supaya kami bisa mencetak akta kelahiran anak dan mencantumkan nama ibu dan bapaknya sesuai dengan fakta yaitu ibunya bernama Karina Chandra dan bapaknya bernama Reiner Sugata Liman. Dan ini tidak dilakukan. Inilah akhirnya sebagai pemantik kenapa laporannya bisa berlanjut. Seandainya saja dari masih teradu kami dibantu untuk bertemu dan meminta akta perkawinan dan KTP Karina Chandra yang sudah berstatus Kawin, mungkin laporan ini tidak akan pernah dijadikan tersangka,” ujarnya
Akta perkawinan baru dikasi setelah Karina Chandra dan ibunya sudah jadi tersangka. Itupun dikasi setelah disomasi melalui Kuasa Hukum nya Karina Chandra terhadap suaminya Reiner Sugata Liman pada tanggal 29 September 2026 dan tanggal 2 Oktober 2026 melalui Kuasa Hukum nya Reiner Sugata Liman yaitu A.A. Alit Wirakusuma yang mengembalikan secara langsung. Karena kami mengancam jika Akta Perkawinan tidak di kembalikan kami akan melaporkan Reiner Sugata Liman menggelapkan Akta Otentik milik seseorang tanpa hak sesuai pasal 486 KUHP.
Reiner Sugata Liman akhirnya menyerah dan mengembalikan akta perkawinan milik Karina Chandra. Sekarang kami sudah berhasil mengurus dan mencetak Akta Kelahiran Anak dari Dukcapil Kota Denpasar dimana dijelaskan bahwa ayah dan ibunya yakni Karina Chandra dan Reiner Sugata Liman. Akta kelahiran anak ini akan dibawa ke Kapolresta Denpasar dan memohon agar kasus ini bisa diselesaikan atau SP3.
“Sudah tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan kasus ini, karena tidak cukup bukti. Pelapor hanya menggunakan mensrea karena saat melahirkan, Karina Chandra menggunakan KTP belum kawin, katanya dia punya niat. Padahal kenapa dia punya KTP yang belum kawin? Karena akta perkawinan dikuasai suaminya Reiner Sugata Liman termasuk KTP status Kawin milik Karina Chandra sudah di cetak dan dikuasai oleh Reiner Sugata Liman. Dan ini ruangnya kita tidak dikasih kesempatan untuk berkomunikasi. Padahal kalau ada ruang untuk kita bertemu, kami tak menantang, tapi kami tanya akta perkawinan mana? Ini kita anggap tidak profesional, atau tidak ada azas equality before law yang diterapkan oleh KUHAP. Semua sama di mata hukum,” ujarnya.
Ia menilai, kasus ini hanya skenario pelapor untuk merebut kembali bayinya, dengan cara jadikan tersangka dan tahan Karina Chandra dan ibunya. Sehingga bayinya bisa direbut secara paksa. Sebab, dalilnya adalah menghilangkan asal usul orang atau anak dan ancaman hukumannya adalah 6 tahun. Kalau ancaman hukumannya 6 tahun maka harus ditahan.
Jika saja Karina Chandra dan ibunya ditahan maka pelapor bisa merebut bayi nya secara paksa yang baru saja dilahirkan. Sementara di sisi lain ada gugatan perdata perceraian yang dimenangkan oleh tersangka. Gugatan hak asuh anak juga sedang dalam proses hukum dan di putusan pengadilan tingkat pertama dan banding , dimenangkan oleh tersangka Karina Chandra. Saat ini Reiner Sugata Liman baru saja mengajukan Kasasi, tutup Ipung.(Arnold).
