Bahas Permohonan dan Rekomendasi Desat Adat, Komisi IV DPRD Badung Gelar Raker

0
55
FOTO : Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Badung, I Nyoman Dirga Yusa(2 dari kiri) saat memimpin rapat.(tim)

MANGUPURA, Fajarbadung.com – Menindak lanjuti surat dari desa adat Kerobokan Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Nombor : 44/DAK/II/2022, 8 Pebruari 2022 prihal mohon perubahan status tempekan menjadi banjar dan surat Bedesa adat karang dalem Tua Nombor : 06/DA.KRDT/III/2022 ,1 Maret 2022 prihal mohon rekomendasi atau persetujuan pendaftaran desa adat tercecer maka, Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan pembahasan permohonan dari Desa Adat Kerobokan tentang perubahan status tempekan menjadi banjar dan membahas rekomendasi atau persetujuan pendaftaran desa adat tercecer, Selasa,(29/3) di ruang rapat Gosana II lantai II sekretariat DPRD Kabupaten Badung.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Badung, I Nyoman Dirga Yusa menyampaikan, jika dilihat di Kabupaten Badung ada 3 yaitu, pertama pendaftaran desa adat tercecer di Karang Dalem Tua, kedua di Bale Agung Cemagi, selanjutnya adalah merupakan peningkatan status dari Banjar di wilayah Seminyak yaitu, Banjar Tatag Wirasanti dan Banjar di Basang Kasa.

Untuk prosesnya sudah berlangsung dari periode sebelumnya tetapi, secara administrasi baru diajukan tahun 2021 pertengahan dan proses di Dewan saat ini baru dilakukan pada periode Februari dan Maret ini. “Pertemuan hari ini hanya menegaskan terutama Karang Dalem Tua itu secara detail saya tahu persis perjalanannya dan historikanya seperti apa saya tahu dan dari segi prangkat strukturnya juga,” jelasnya.

See also  Peringati Hari Kopi, Distan Badung Luncurkan Cendol Kopi

Persyaratan desa adat sudah terpenuhi semua dan kalau dicarikan rujukan sejarahnya lebih dulu ada. Sejarah Karang Dalem Tua ini sudah ada jauh sebelumnya. “Jadi sejarah keberadaan Karang Dalem Tua sudah sesuai ikrar tua dan memang sudah ada dari sebelumnya. Jika dilihat dari segi teritorial atau kewilayahan keberadaan Karang Dalem Tua di batasi Desa Adat Karang Dalem Anyar,” paparnya.

Dalam etika Balinya terutama ada kematian atau cuntaka problematiknya di sana sehingga kalau ada cuntaka di Desa Adat Karang Dalem Tua dibatasi Desa Adat itu sangat tidak etik apalagi Desa Adat Karang Dalem Tua berangkat dari tidak ada konflik.

Dari segi potensi ekonomi sebelum Covid-19, walaupun secara jumlah pengempon di Desa Adat Karang Dalem Tua tidak banyak tetapi potensi ekonominya tinggi karena, disana ada dipinggiran sungai Ayung dan banyak investor disana, banyak vila, dan perusahaan rafting.

See also  Bikin Konten Bermutu Tak Sekadar Viral: Konsisten Berkonten Positif

“Jadi pemasukan Desa Adat dari sana. Boleh dikatakan generasi dari Desa adat Karang Dalem Tua itu tidak ada yang menganggur saat sebelum Covid-19. Karena Karang Dalem Tua tidak ada potensi konflik saya nyatakan Karang Dalem tua ini sudah layak dan patut dari segi kajian yuridis dan kajian filosofis dan sosiologisnya tidak ada permasalahan,” paparnya.

Begitu juga mengenai tempekan yang dimekarkan menjadi dua tempekan. Tempekan yang menjadi Banjar Adat itu akan menguntungkan masyarakat dari segi pelayanan. Apalagi berbicara Kuta itu tidak perlu disangsikan apabila pandemi Covid-19 ini berlalu.

“Artinya dari segi perekonomian dan kemandiriannya tidak ada dalam APBD. Kami dari dewan sepanjang tidak ada permasalahan dan yang utama dari kajian sosiologisnya tidak ada potensi konflik saya nyatakan bisa. Permohonan status Karang Dalem Tua dan tempekan ini di naikkan statusnya dan sudah diproses dan sudah ketuk palu dan sudah sah. Karang Dalem Tua sudah menjadi Desa adat tinggal secara teknis saja ini harus dilanjutkan di Provinsi karena judulnya peningkatan status desa adat tercecer jadi tidak ada membongkar Perda. Saya kira simple saja dan hanya berkaitan dengan nomenklatur,” paparnya.

See also  Bupati Giri Prasta Harapkan Krama Tindih Ring Bhisama Dan Guyub Ring Pasemetonan

Kebenaran dapat dilihat bahwa tidak ada konflik karena kajiannya sudah terpenuhi perkara nanti kalau ada konflik itu akan diselesaikan nanti. Jangan pernah takut dan khwatir berlebih dengan sesuatu yang belum terjadi jalani saja. “Kita akan rekomendasikan dan tembuskan ke Provinsi dan Dewan akan kawal,” cetusnya.

Sedangkan untuk surat rekomendasi telah diajukan oleh dewan ke Provinsi. Ketika itu sudah didaftarkan oleh Provinsi untuk Desa Adat dari kita secara administrasi menindak lanjuti apa yang menjadi kebijakan Bapak Bupati dan Bapak ibu anggota dewan. “Untuk pemekaran banjar adat itu sepenuhnya wewenang Bapak Bupati ketika dinyatakan disetujui oleh Bapak Ibu anggota dewan setelah itu tinggal proses administrasi pengajuan kepada Bapak Bupati,” pungkasnya.(Ag)

(Visited 11 times, 1 visits today)
Advertisements