Bali Komitmen Pertahankan WTP setelah Raih 10 Kali Berturut-turut

0
33
Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan sekaligus koordinasi pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2023 di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diselenggarakan pada Jumat (8/3) siang di Auditorium Gedung Tower BPK RI Pusat, Jakarta. Foto : Dok - Humas

JAKARTA, Fajarbadung.com – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya menghadiri Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan sekaligus koordinasi pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2023 di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diselenggarakan pada Jumat (8/3) siang di Auditorium Gedung Tower BPK RI Pusat, Jakarta.

Seperti dijelaskan Pimpinan Pemeriksaan KN VI BPK RI Pius Lustrilanang, acara ini merupakan proses awal dalam memulai pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta kesiapan pemerintah daerah bersangkutan.

Entry meeting merupakan bentuk komunikasi awal antara BPK selaku pemeriksa dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang akan diperiksa dengan tujuan untuk mewujudkan kesamaan persepsi terhadap proses serta pelaksanaan pemeriksaan. “LKPD merupakan perwujudan akuntabilitas dan keterbukaan dalam penggunaan anggaran negara sekaligus menunjukkan prestasi kerja dalam penggunaan anggaran,” tukasnya.

See also  70 Anak Disabilitas Lepas Tukik dan Bersih Pantai Bersama Manulife Indonesia

Terlebih menurutnya, ada Rp 873,75 triliun dana pusat yang diberikan ke daerah-daerah dalam berbagai bentuk mulai dari dana bagi hasil, alokasi umum hingga dana desa. “Agar pengelolaan dana ini benar-benar digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia pun berharap pimpinan lembaga dan daerah bisa bersinergi maksimal dan berkomunikasi efektif serta menyediakan database atau aplikasi pendukung pelaksanaan pemeriksaan nantinya.

Pemprov Bali sendiri telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sepuluh kali berturut-turut dari BPK.

Menurut Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, opini WTP bukan tujuan akhir. Namun, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi tujuan utama.“Kami bertekad, berupaya dan berharap agar opini WTP tersebut tetap berlanjut dan dapat dipertahankan,” kata Mahendra Jaya saat memberikan sambutan pada acara Entry Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 di Denpasar belum lama ini.

See also  Polsek Kintamani Siapkan Posko Siaga Bencana Alam

Pj Gubernur Mahendra Jaya dalam kesempatan tersebut, hadir bersama sejumlah Kepala Daerah se-Indonesia Tengah dan Timur yakni Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Suharti, Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Rizka Andalusia, Direktur Utama BPJS Kesehatan Bapak Ali Ghufron Mukti dan Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Arief Witjaksono Juwono Putro.

See also  Bantu UMKM Bali, Bali In Your Hands Gandeng Narasumber Ahli

Hadir pula mendampingi Pj Gubernur Bali, Kepala Inspektorat Provinsi Bali I Wayan Sugiada.**Chris

(Visited 2 times, 1 visits today)