BADUNG, FAJARBADUNG.COM – Bupati Badung, Giri Prasta mengatakan, Pemkab Badung saat ini benar-benar menjaga hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif di Badung. Ia menegaskan, di DPRD Badung sudah menjalankan fungsinya dalam bidang legislasi l, budgeting dan controlling. Bila di pusat sudah kelihatan karena beda antara kabupaten dan pusat. Di pusat itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan tiga lembaga negara. “Kalau disini kita adalah pemerintah, maka DPRD dengan Ketua DPRD nya dengan bupati di daerah harus ada koordinasi agar tidak terjadi miskomunikasi,” ujarnya di Badung beberapa hari lalu.
Menurutnya, untuk di DPRD Badung, pihaknya sudah menyampaikan bahwa sekalipun dilakukan PPKM Darurat, sidang-sidang pun harus tetap berjalan secara virtual. Salah satu yang dibahas adalah soal rasionalisasi.
“Soal rasionalisasi, semuanya sudah mendapatkan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Namun saya akan melihat dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya. Intinya, sudah ada kesepakatan soal rasionalisasi anggaran karena kondisi keuangan daerah yang berdampak Covid19. Salah satu contoh adalah kunjungan keluar daerah atau studi banding. Ini bisa dirasionalisasi. Agenda itu tidak bisa dilaksanakan karena daerah dimana menjadi tujuan pun tidak bisa menerima kunjungan kerja karena PPKM. Ini bisa dirasionalisasi.
Soal rasionalisasi bisa dilakukan dalam bidang apa saja. Asal bisa dijelaskan dengan baik, sesuai aturan yang berlaku. Ia meminta agar semua pihak bisa bersama memperhatikan Badung dengan baik dan bagaimana mengajak masyarakat agar taat, disiplin, melaksanakan protokol kesehatan sehingga Covid19 ini cepat selesai dan ekonomi segera berjalan.
Soal pemotongan gaji dan tunjangan, menurut Giri, hal ini bisa saja dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Hal ini dikecualikan bagi tenaga kesehatan.
“Jangan salah. Tenaga kesehatan bukan dipotong tetapi ada penambahan. Ada penambahan tunjangan karena ini adalah amanat UU dan dengan peraturan pemerintah ini ada penambahan tunjangan, yang kita berikan kepada Nakes dan termasuk tenaga non medis, pendukungnya. Contoh supir ambulance, pembersih lantai yang ada di ruang isolasi dan lain-lain. Ini semua diberikan tunjangan tambahan,” ujarnya.
Menurut Giri, semua hal ini sudah dikonsultasikan dengan DPRD. Tidak ada hal yang khusus, yang dirahasiakan, melainkan hanya menjaga harmonisasi antara legislatif dan eksekutif untuk membangun Badung dengan lebih baik.
“Kalau saya mau menggunakan tangan besi, maka saya bisa memerintahkan untuk sepakat, saya bisa perintahkan Fraksi PDIP yang menguasai tiga perempat kursi di Badung dengan jumlah anggota sebanyak 28 orang untuk ketuk palu. Bisa saja. Namun saya tidak melakukan itu, saya tetap menjaga harmonisasi antara legislatif dan eksekutif,” ujarnya.***
Editor – Axelle Dhae
