BADUNG, FAJARBADUNG.COM – Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menegaskan, Kabupaten Badung akan melakukan PPKM Darurat secara maksimal di seluruh wilayah Badung.
“Kita ini perpanjangan tanganan pemerintah pusat. Seorang kepala daerah adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat,” ujarnya. Ia menegaskan, bila sebelumnya adalah PPKM biasa maka sekarang ini adalah PPKM Darurat. Ini dua hal yang berbeda. Kalau sudah berbicara darurat maka ada hal yang mendesak. Misalnya negara dalam darurat perang. “Kami akan mengikuti arahan dari pusat. Jadi betul – betul ada hal yang diantisipasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, sudah ada arahan dari Presiden Jokowi bahwa PPKM Darurat dimulai pada tanggal 3 Juli hingga 20 Juli. Pemerintah sudah memiliki kajian alasan yang luar biasa. Semua pemerintah di daerah wajib ikut keputusan pusat. Para bupati dan gubernur akan mengikuti arahan dari pusat dan dari Kemendagri. Menteri Dalam Negeri akan mengarahkan para kepala daerah untuk menjalankan PPKM Darurat yang diberlakukan di Jawa Bali.
Terkait dengan PPKM Darurat, Giri Prasta tidak mengelak jika ada kemungkinan untuk memberikan semacam biaya tambahan dalam pelaksanaan PPKM Darurat. Namun kendalanya adalah saat PPKM Darurat dimulai, refocusing dan realokasi anggaran sudah berjalan. Kemungkinan akan dibuatkan rekomendasi atau keputusan dari pusat untuk refocusing dan realokasi anggaran yang akan dipakai dalam PPKM Darurat.
“Jangan sampai kita menyalahi aturan. Pokoknya kami pikirkan gas sama rem harus dijalankan serentak. Rem pandemi Covid19 dan gas bangkitkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga berharap agar pariwisata Bali bisa dibuka kembali pada akhir Juli 2021. Namun pusat tentu memiliki kajian tersendiri terhadap fakta yang terjadi di lapangan. “Kita harus hormat keputusan pusat. Pusat tentu memiliki alasan, kajian, terhadap situasi yang ada. Namun kita tetap berharap agar pariwisata Bali dibuka pada akhir Juli ini,” ujarnya.***
Editor – Axelle Dhae
